Dana BOS tak diterima 100%, Kepala SD gundah

ilustrasi. (dok Solopos)

Klaten (Solopos.com)–Sejumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Karangnongko, Klaten mengaku gundah karena pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan keempat tidak diterima 100%.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala SDN Kanoman 1, Sukarjati Purwaningsih saat ditemui wartawan di Karangnongko, Selasa (29/11/2011) mengatakan jumlah siswa yang mendapatkan BOS mencapai 220 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan jatah BOS senilai Rp 99.250. Dengan begitu, sedianya jumlah BOS yang diterima SDN Kanoman 1 mencapai Rp 21.835.000.

Akan tetapi, SDN Kanoman 1 hanya mendapatkan jatah BOS senilai Rp 20.812.000 sehingga masih terdapat kekurangan Rp 1.023.000.

“Saya tidak tahu mengapa ada kekurangan sampai Rp 1 juta. Padahal, pada pencairan triwulan pertama hingga keempat, BOS selalu diterima penuh. Bahkan, sejak tahun 2005, tidak pernah ada kekurangan seperti ini,” keluh Sukarjati.

Sukarjati menjelaskan, biasa masalah yang mengiringi program BOS hanya sebatas kemoloran waktu pencairan.  Untuk mengatasi masalah itu, biasanya pihaknya mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Hal senada juga dikemukakan Kepala SDN Kanoman 2, Sri Rusmini. Rusmini mengaku sudah melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Karangnongko terkait kekurangan penerimaan BOS.

“Kami tetap menginginkan dana BOS diterima 100%. Kalau dana operasional kurang, kami khawatir akan menghambat kegiatan belajar mengajar,” tutur Rusmini.

Sementara, berdasarkan data yang dihimpun Espos di UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko, hampir semua SD menerima BOS kurang dari 100%. Kekurangan dana BOS itu berkisar Rp 600.000 hingga Rp 2.600.000.

Kekurangan dana BOS paling banyak dialami oleh SDN Demakijo 1 yang mencapai Rp 2.655.166. Sedianya, SDN Demakijo 1 mendapatkan dana BOS senilai Rp 17.071.000.

“Saat ini kami masih melakukan inventarisasi kekurangan dana BOS dari masing-masing sekolah. Sejauh ini belum semua SD melaporkan penerimaan dana BOS. Kekurangan dana BOS ini baru kali pertama terjadi. Kemungkinan itu karena kesalahan entri data, bukan pemotongan. Kami akan melaporkan kekurangan dana BOS itu ke Dinas Pendidikan,” terang Kepala UPTD Karangnongko, Moh Isnaeni.

(mkd)