Ilustrasi Keraton Solo (Foto: Dokumentasi)
SOLO—Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menduga ada oknum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang bermain di balik macetnya dana bantuan keraton. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, masih enggan mencairkan bantuan lantaran rekonsiliasi keraton belum berjalan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“DPRD Jateng jelas-jelas sudah menyetujui anggaran itu. Pasti ada oknum yang bermain. Kalau terkatung-katung terus seperti ini apa dibenarkan?” ujar Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton, Eddy Wirabhumi, kepada wartawan, Kamis (22/11/2012).
Eddy menyebut ketidakjelasan pencairan dana Pemprov senilai Rp1,1 miliar itu sudah sangat meresahkan. Pasalnya, dana itu sangat mendesak untuk membayar gaji 518 abdi dalem. Buramnya bantuan dari Pemprov itu, lanjut Eddy, juga merembet kepada anggaran pusat senilai Rp10 miliar.
Anggaran itu sedianya digunakan untuk revitalisasi keraton. “Ada oknum yang mendesak pencairan dana harus melalui kabinet baru, padahal kabinet ini tidak jelas. Itu hanya permainan oknum pemerintah,” bebernya.
Pihaknya menilai rekonsiliasi yang selama ini didengung-dengungkan di luar tidak berlaku di tembok keraton. Eddy pun mulai tak ambil pusing jika anggaran ke keraton tahun ini hangus. Meski demikian, pihaknya sudah menggandeng Komisi Yudisial untuk menyoroti macetnya anggaran tersebut. “Lembaga ini akan melihat cara Pak Bibit (Gubernur Jateng) mencairkan dana, benar apa tidak?”
Mengenai nasib abdi dalem, Eddy yakin keraton punya solusi. Menurut Eddy, keraton bakal mengupayakan dana dari berbagai sumber jika dana Pemprov akhirnya tidak cair. “Banyak cara, semoga bisa melunasi,” harapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
