Solopos.com, JAKARTA – Dampak isu transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membenahi diri.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md menyebut saat ini kasus tersebut terus berkembang dan mengalami kemajuan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Bagusnya lagi yang positif, di Bea Cukai dan Pajak sudah menata, skala kepala bea cukai di daerah yang sekarang dirotasi, dinonaktifkan, itu bagian dari itu. Jangan bermimpi Rp349 triliun nggak ada kabar, justru berkembang bagus,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jumat (9/6/2023).
Mahfud menegaskan bahwa penelusuran transaksi tersebut tidak akan selesai dalam satu hari, karena merupakan proses hukum yang perlu menelisik satu persatu dari 300 surat senilai Rp349 triliun.
Sebelumnya, Mahfud juga memastikan kasus tersebut tidak akan dibiarkan lenyap begitu saja. Dia menegaskan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan terus mengusut dugaan transaksi mencurigakan tersebut.
“Bagi yang masih nanya, apa isu dugaan pencucian uang Rp349 triliun itu ada tindak lanjutnya atau lenyap? Ada, takkan dibiarkan lenyap,” katanya melalui akun Twitter @mohmahfudmd, dikutip Kamis (8/6/2023).
Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menindaklanjuti 33 laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan nominal transaksi sebesar Rp25,3 triliun.
Sebelumnya, Kemenkeu buka suara terkait daftar nama-nama pegawai maupun mantan pegawainya yang masuk dalam transaksi senilai Rp349 triliun.
Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo membenarkan, dari 16 nama yang ada di laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 9 diantaranya merupakan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu.
“Dari 16 nama yang disebutkan, tujuh di antaranya bukan pegawai Kemenkeu. Sembilan orang merupakan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (9/6/2023).
Prastowo menekankan Kemenkeu senantiasa berkomiten untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan. Kemenkeu juga aktif berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, termasuk PPATK, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan demi memastikan tuntasnya tindak lanjut penegakan hukum.
Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara konsisten membantu dan memberikan dukungan bagi Kemenkeu untuk terus berbenah, melakukan perbaikan, dan penguatan kelembagaan.
“Saat ini, kami juga melakukan tindak lanjut secara terukur, objektif, dan transparan dan disupervisi oleh Satgas TPPU di bawah arahan Kemenko Polhukam,” katanya.
Berikut ini perincian sembilan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu yang terseret dalam transaksi Rp349 Triliun:
1. Andhi Pramono: Pegawai Bea Cukai, masih dalam proses penyidikan
2. Eddi Setiadi: Mantan Kepala Karikpa Bandung Satu, Putusan Kasasi Tahun 2010, 7 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp200.000.000, Uang Pengganti Rp565.000.000
3. Istadi Prahastanto: Mantan Pegawai Bea Cukai, masih dalam proses penyidikan
4. Heru Sumarwanto: Mantan Pegawai Bea Cukai, masih dalam proses penyidikan
5. Yul Dirga: Mantan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga, Putusan Kasasi Tahun 2021, 7 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp300.000.000, Uang Pengganti USD18.425, SGD14.400 dan Rp50.000.000
6. Hadi Sutrisno: Mantan Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga, Putusan Banding Tahun 2020, 6 Tahun Penjara dan Denda Rp200.000.000
7. Yulmanizar: Mantan Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, berstatus saksi
8. Wawan Ridwan: Mantan Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Putusan Kasasi Tahun 2023, 9 Tahun Penjara dan Denda Rp200.000.000, Uang Pengganti Rp2.373.750.000
9. Alfred Simanjuntak: Mantan Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Putusan Kasasi Tahun 2023, 8 Tahun Penjara dan Denda Rp200.000.000, Uang Pengganti Rp8.237.292.900.
Sebagai catatan, kecuali Andhi Pramono, kasus yang melibatkan delapan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu tersebut terjadi dalam kurun waktu 2004-2019.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri pada rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Rabu (7/6/2023) memaparkan mengenai data pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan merupakan kasus lama dan sejalan dengan hasil koordinasi selama ini, bersama PPATK, KPK, dan APH lainnya.
Data yang dipaparkan tersebut merupakan informasi yang termasuk dalam kasus Rp349 triliun yang dikirimkan oleh PPATK ke APH, dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti, baik oleh Inspektorak Jenderal Kemenkeu maupun KPK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
