Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Pasuruan Minus 2,03 Persen, Pengangguran Naik

Solopos.com, PASURUAN—Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada 2020 mengalami kontraksi minus 2,03% sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf, mengatakan kondisi itu kontras dengan 2019. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Pasuruan berhasil mencapai 5,83%. “Angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan pada 2020 lalu juga ikutan naik menjadi 9,26% dari 8,68% pada 2019,” katanya di Pasuruan, Kamis (25/3/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pengangguran terbuka tahun lalu juga mengalami peningkatan menjadi 6,24%, lebih tinggi dari 2019 yang 5,42%. Namun untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), justru mengalami kenaikan. Pada 2019 angkanya 68.29, sedangkan pada 2020 meningkat menjadi 68.6.

Begitu pula dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Williamson dan Indeks Kesalehan Sosial yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Indeks reformasi birokrasi meningkat dari 62,75 menjadi 73. Sedangkan untuk indeks Williamson naik dari 0,258 menjadi 0,277, dan untuk indeks kesalehan sosial naik tajam dari 72,2 menjadi 76,6.

Baca juga: Bansos Tunai Cair, Klik Link Ini untuk Mengecek!

Menurut dia, arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan pada 2022 menyasar pada kelembagaan ekonomi desa. Selai itu prioritas pembangunan pada potensi unggulan desa, pengembangan kelembagaan ekonomi desa, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung potensi unggulan, penguatan modal sosial berbasis kearifan local, dan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

“RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk 2022, yakni percepatan pengembangan wilayah dan pemulihan ekonomi melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa. Karena itulah, semua sektor perekonomian di desa harus bergerak satu sama lain agar tak hanya bisa bangkit tapi juga maju,” katanya.

Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19, kata Irsyad, membuat banyak sektor terpukul sehingga dampaknya meluas sampai ke kasus pengangguran terbuka, kemiskinan dan lainnya.

Baca juga: Soal Bos BUMN Rangkap Jabatan, Bakal Dicopot?

Karena itulah, tantangan yang harus dihadapi untuk pemulihan ekonomi. Karena alasan itu pula, maka seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus memiliki program dan kegiatan yang mengarah ke fokus prioritas pembangunan. Misalkan dalam hal penguatan potensi unggulan desa, OPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Disperindag, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus bisa memiliki program dan kegiatan penguatan destinasi dan unsur pendukung di dalamnya.

“Konsep Pemkab Pasuruan terkait percepatan pemulihan ekonomi berawal dari desa dan keunggulan kompetitif. UMKM potensi desa yang meliputi pertanian, pariwisata dan lainnya juga harus bergerak,” katanya.