DAK rawan diselewengkan

ilustrasi

BANTUL—Tanpa pengawasan ketat, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan Pusat rawan diselewengkan. Sayangnya, akses anggota DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah dianggap masih minim. Hal itu diakui salah satu anggota Fraksi PKS DPRD Bantul, Jupriyanto.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Selama ini, akses dewan terhadap pengelolaan DAK masih minim,” ungkap Jupriyanto kepada Harian Jogja, Rabu (21/12). Alhasil, jika ada laporan dugaan penyimpangan DAK, anggota dewan cukup kesulitan untuk menelisik lebih dalam.

Jupriyanto menjelaskan, tidak semua DAK yang diterima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) turut dibahas dalam pembahasan APBD. Sebab, hanya sebagian DAK yang membutuhkan anggaran pendampingan dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah DAK untuk Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul.

“Untuk DAK yang masih butuh anggaran pendampingan, dewan bisa menanyakan berapa dana pokoknya dari pusat hingga seputar peruntukannya,” terangnya. Namun, untuk DAK yang tidak masuk dalam pembahasan APBD, dewan hanya memantau dari tembusan daftar pelaksanaan anggaran (DPA) yang dikirim ke setiap komisi.

Selain sudah tidak membutuhkan anggaran pendampingan, DAK yang tidak masuk dalam pembahasan APBD bisa juga dikarenakan dananya belum cair. Salah satu DAK yang tidak masuk dalam pembahasan APBD adalah untuk bidang pendidikan.

Maka itu, jika muncul komplain terkait kualitas gedung sekolah yang dibangun dengan dana DAK kurang baik, tidaklah berlebihan jika anggota dewan mengindikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Hanya saja, meski mendapat tembusan DPA, data yang dimiliki dewan masih belum optimal. Sebab, dewan tidak mengetahui secara detil proses lelang tendernya; apakah pemenang tender sudah memenuhi kualifikasi, hingga penghitungan rinci dari kualitas bahan bangunan dan sebagainya.(Harian Jogja/Dinda Leo Listy)