DAK pekerjaan umum Sukoharjo naik Rp 4,216

Sukoharjo (Espos)--Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2011 ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo mengalami kenaikan sekitar 60% atau Rp 4,216 miliar.

Kepala DPU Sukoharjo, AA Bambang Haryanto menjelaskan alokasi anggaran DAK 2011 tersebut totalnya mencapai Rp 10,65 miliar. Sementara pada 2010, jelas Bambang, DAK Sukoharjo hanya berkisar Rp 6,433 miliar. Meski mengalami kenaikan, namun DAK belum bisa memenuhi seluruh pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Sukoharjo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Tahun depan DAK memang naik, tapi tetap saja belum cukup untuk membenahi semua. Pasalnya, banyak kerusakan infrastruktur, seperti jalan kabupaten yang mengalami kerusakan” jelas Bambang saat dijumpai wartawan di kantornya, Selasa (9/11).

Dia menambahkan, kenaikan DAK dari 2010 ke 2011 tersebut terjadi di seluruh sektor. Bambang menguraikan, kenaikan sektor infrastruktur jalan naik sekitar Rp 45,08 % atau sekitar  Rp 1,697 miliar. Alokasi infrastruktur jalan yang dialokasikan dari DAK 2011 tersebut sendiri sekitar Rp 5,463 miliar dari DAK 2010 sekitar Rp 3,765 miliar.

Kenaikan pos anggaran pada DAK 2011 juga terjadi pada sektor infrastruktur irigasi yang totalnya Rp 2,597 miliar. Alokasi itu meningkat sekitar 124,10 dari tahun 2010 yang hanya berkisar Rp 1,158 miliar. Sementara itu, imbuh Bambang, kenaikan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air minum mencapai 17,68 % atau Rp 133,8 juta.

“Untuk DAK 2011 ini, pos untuk infrastruktur air minum mencapai Rp 890,8 juta. Selain itu, infrastrutur sanitasi yang nilainya sekitar Rp 1,699 miliar juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp 752 juta, jadi kalau diprosentasi kenaikannya sekitar 125,97 %,” papar Bambang.

Bambang menambahkan, mekanisme pencairan DAK 2011 tersebut akan dilaksanakan melalui asistensi dengan kementrian terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan mengenai penggunaannya sendiri, DPU akan menyesuaikannya dengan petunjuk teknis dari pusat yaitu dengan menggunakan sistem lelang terbuka.

“Meskipun belum bisa mem-breakdown anggaran tersebut karena masih perlu asistensi dengan Kementrian Pekerjaan Umum, tapi kami sudah memiliki data-data mana sana infrastruktur yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan atau pembangunan. Seperti pada infrastruktur jalan, akan digunakan untuk jalan kabupaten yang total kerusakannya masih tinggi,” tukasnya.

Untuk pengawasan penggunaan DAK yang diperkirakan akan mulai cair Januari 2011 itu, menurut Bambang akan dilaksanakan dari berbagai pihak. Selain pemerintahan pusat yang melakukan evaluasi dan monitoring rutin ke sejumlah daerah, akan ada audit internal dan dari berbagai badan pemeriksaan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

hkt