DAHLAN ISKAN VS DPR: Komisi IV Minta Dahlan Sebutkan Oknum DPR Peminta Upeti

Dahlan Iskan (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA–Komisi VI DPR akan memanggil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan untuk meminta penjelasan secara terbuka soal adanya oknum DPR yang meminta jatah jabatan maupun uang kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

“Komisi VI akan memanggil DI (Dahlan Iskan) untuk meminta pertanggungjawaban setelah masa reses,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Kamis (25/10/2012).

Penjelasan Dahlan tersebut, ujar Benny, sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Benny sendiri mengaku tidak tahu motivasi apa yang menyebabkan Dahlan menyampaikan informasi tersebut.

Namun demikian, politisi Partai Demokrat itu menyatakan bisa saja Dahlan memiliki agenda politik dengan pernyataan itu. “Enggak tahu, mungkin juga toh, karena dia sudah punya agenda politik kan,” kata Benny.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan mengadu kepada Sekretaris Kabinet, Dipo Alam terkait BUMN yang kerapkali dimintai jatah oleh anggota DPR. Dipo kemudian merespons aduan itu dengan menerbitkan surat edaran.

Menurut Dipo, pihaknya telah mengintruksikan kepada jajaran BUMN untuk tidak memberikan upeti kepada anggota dewan. “Memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak, bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN (Penyertaan Modal Negara),” ujar Dipo.