DAHLAN ISKAN VS DPR: Aduan Dinilai Salah Alamat, Dahlan Adem Ayem

Dahlan Iskan (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA—Sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang mengadu kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengenai BUMN yang menjadi sapi perah oknum anggota DPR, dinilai salah alamat.

Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Achsanul Qosasi menilai, langkah Dahlan yang menyebutkan ada anggota DPR sering meminta dana ke perusahaan BUMN tidak tepat.

“Menteri BUMN seharusnya melapor ke Presiden sebagai atasan langsung, bukannya melapor ke Sekretaris Kabinet. Salah alamat itu,” kata Achsabul Qosasi di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Menurut dia, selain melapor ke Presiden, Dahlan Iskan juga seharusnya melapor ke pimpinan DPR  agar dapat diteruskan ke fraksi-fraksi di DPR untuk ditindaklanjuti. “Hal ini penting agar pimpinan fraksi bisa menindak anggota yang nakal. Ini jika laporan yang disampai Dahlan Iskan benar,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini mengapresiasi jika laporannya yang disampaikannya benar, sebaliknya dia menyayangkan jika laporan tersebut merupakan langkah pencitraan dengan mendiskreditkan lembaga lain. Pada kesempaten tersebut, Achsanul meminta agar Dahlan Iskan berani menyebut nama, siapa anggota DPR yang diduga sering meminta dana ke perusahaan BUMN.

“Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung, sebut saja namanya, karena anggota DPR RI itu banyak, ada 560 orang. Teman-teman komisi VI harus tanggap terhadap hal ini, karena ini menyangkut nama 560 orang anggota DPR,” katanya

Menanggapi serangan-serangan dari politisi Senayan itu, Dahlan Iskan Adem Ayem saja. “Nggak apa-apa,” kata Dahlan saat ditemui di kantor Presiden sebelum mengikuti rapat paripurna, Kamis.

Dahlan menegaskan, dia bukan orang di balik penerbitan surat edaran bernomor 542 itu. Pesan singkat yang dia sampaikan ke Dipo soal oknum DPR yang meminta jatah di BUMN hanya sebatas laporan anak buah ke atasan.

“Itu laporan ke atas, itu kaitannya bahwa Pak Dipo kan bikin surat edaran, kementerian termasuk BUMN tidak boleh kongkalikong, termasuk dengan DPR. Nah, saya kan punya BUMN banyak, saya ganti bikin edaran jangan seperti itu,” jelasnya.

Saat didesak apakah praktik ‘minta jatah’ di BUMN itu sudah terjadi, Dahlan tak mau bicara banyak. Bekas Dirut PLN itu hanya memuji bawahannya yang sudah berhasil menghindari praktik tersebut.

“Saya bangga dengan direktur utama BUMN yang bisa menghindari semua itu, saya bangga banget sama mereka,” tegasnya.

Jadi, surat itu bukan Anda yang mengusulkan? “Masa aku yang mengusulkan,” kata Dahlan saat ditanya soal perannya di balik surat edaran Seskab.

Sejak 28 September 2012, pemerintah melalui sekretariat kabinet (setkab) sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan.

Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.