SOLOPOS.COM - Menteri BUMN Dahlan Iskan memberi keterangan kepada sejumlah wartawan usai menjadi pembicara pada sebuah Seminar Pendidikan Nasional di Kampus UIN Syarief Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Senin (29/10/2012). Dahlan Iskan mengatakan siap dipanggil ke DPR untuk mengklarifikasi terkait adanya pernyataan BUMN jadi sapi perahan DPR. (Foto: JIBI/Antara)

Menteri BUMN Dahlan Iskan memberi keterangan kepada sejumlah wartawan usai menjadi pembicara pada sebuah Seminar Pendidikan Nasional di Kampus UIN Syarief Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Senin (29/10/2012). Dahlan Iskan mengatakan siap dipanggil ke DPR untuk mengklarifikasi terkait adanya pernyataan BUMN jadi sapi perahan DPR. (Foto: JIBI/Antara)

JAKARTA–Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya menyatakan ada 10 nama oknum anggota DPR yang diduga pernah meminta jatah ke Badan Usaha Milik Negara IBUMN).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pimpinan dari kementerian yang mengayomi 141 BUMN ini berjanji akan membeberkannya bila mendapatkan panggilan resmi dari anggota DPR.

“Saya punya list-nya. Tidak sampai 15, namun sekitar 10 orang saja,” kata Dahlan saat ditemui seusai Rapim di Kantor PT Permodalan Nasional Madani Persero, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN telah membeberkan bahwa ada 15 oknum DPR yang kerap meminta jatah ke BUMN.

Dahlan menegaskan bahwa BUMN tidak pernah melakukan hal tersebut sebab BUMN bukan bagian dari industri kebohongan menyusul banyaknya industri kebohongan yang sangat berkembang dengan pesat belakangan ini.

“Masa begitu perlu ditanggapi. Tidak mungkinlah BUMN menyebarkan hal itu. BUMN kan bukan bagian dari industri kebohongan,” ujarnya.

Dahlan juga enggan mencari tahu pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan kebohongan tersebut.

“Saya tidak akan mencari tahu siapa yang menyebarkan SMS itu,” tegas Dahlan.

Tuntutan untuk mengungkapkan nama-nama oknum DPR yang diduga meminta jatah upeti kepada BUMN itu mencuat setelah muncul surat edaran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada para menteri dan jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Surat Edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 itu memuat tentang pengawalan APBN 2013–2014 untuk mencegah praktik kongkalikong dalam pengelolaan anggaran negara.

Dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Kepala UKP4, dan Mendagri itu, Seskab menyampaikan bahwa secara formal dan persentase, besaran APBN sejak 2005 hingga ke persiapan 2013 terus meningkat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dahlan menegaskan, dirinya tak memiliki keinginan membeberkan siapa saja yang dituding selalu meminta ‘upeti’ di BUMN. Tapi jika DPR menginginkan itu dirinya siap menghadapi. “Undang saja saya secara resmi, di depan forum akan saya beberkan,” tantang Dahlan.

Dahlan kembali mengungkapkan, jika dirinya tak memiliki keinginan membongkar siapa saja yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah baik yang berasal dari parpol maupun DPR.

Namun, apabila itu diperlukan DPR dirinya siap memberikan keterangan secara jelas.

“Pokoknya saya siap membeberkan, asal diundang resmi,” tekan Dahlan seraya mengulang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya