JOGJA-Daftar tunggu peserta transmigrasi di DIY saat ini mencapai 2.000 Kepala Keluarga (KK). Pemerintah diminta tak hanya mengandalkan transmigrasi untuk menangani warga miskin di wilayahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Untung Sukaryadi mengatakan, jumlah daftar tunggu transmigrasi tiap tahun terus bertambah lantaran banyak pendaftar baru. Dari total 2.000 daftar tunggu, Kabupaten Bantul diketahui paling banyak yakni mencapai sekitar 30% daro total kuota.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ilustrasi
Adapun jumlah daftar tunggu tersebut menurutnya tak sebanding dengan kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat untuk DIY yang rata-rata hanya 300-an KK per tahun.
“Jelas nggak sebanding dengan kuota, tiap tahun itu rata-rata sama 300-an,” terang Untung. Ia mencontohkan tahun ini kuota transmigrasi untuk DIY hanya 325 KK dan harus dibagi untuk lima wilayah. Ratusan KK tersebut biasanya baru akan diberangkatkan sekitar akhir tahun setelah urusan legalitas lahan yang akan ditempati siap.
“Biasanya Desember, November, Oktober. Memang kuotanya tahun ini sebanyak itu, tapi berangkatnya kan tunggu semuanya beres,” tuturnya.
Program transmigrasi menurut Untung, memang masih menjadi primadona bagi warga miskin Jogja yang ingin meningkatkan taraf hidup. Terbukti dengan membludaknya jumlah daftar tunggu. “Kebanyakan motivasi mereka ikut transmigrasi karena untuk memperbaiki hidup,” lanjutnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD DIY, Arif Rahman Hakim menilai, banyaknya daftar tunggu peserta transmigrasi menandakan masih banyak warga miskin DIY yang belum tertangani.
Ia mengkritik pemerintah agar tak hanya mengandalkan program transmigrasi untuk mengentaskan kemiskinan namun juga membidik atau fokus pada program lainnya.
“Harusnya ada opsi lain tak hanya mengandalkan transmigrasi,” ungkap Arif.
Soal kuota transmigrasi yang tak sebanding dengan daftar tunggu menurut Arif dapat saja diupayakan ditambah. Semuanya tergantung dari lobi Pemerintah DIY ke daerah tujuan dan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (HARIAN JOGJA/Bhekti Suryani)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
