Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK 2019. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 10 nama capim KPK hasil seleksi mereka. Pengumuman nama-nama itu dilakukan setelah Pansel menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019), selama 1 jam.

Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih dalam konferensi pers di Kantor Presiden. Nama 10 Capim KPK itu akan diserahkan kepada Komisi III DPR. Menariknya, dalam daftar tersebut ada nama Irjen Pol Firli Bahuri yang sebelumnya mengklaim tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik di KPK.

Ke-10 nama tersebut adalah:

1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2015-2019)

2. Firli Bahuri (polisi)

3. I Nyoman Wara (auditor)

4. Johanis Tanak (jaksa)

5. Lili Pintauli Siregar (advokat)

6. Luthfi Jayadi (dosen)

7. Nawawi (hakim)

8. Nurul Ghufron (dosen)

9. Roby Arya (pegawai negeri sipil)

10. Sigit Danang Joyo (pegawai negeri sipil)

Sebelum pengumuman itu, Jokowi bertemu Pansel di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kerja Pansel yang menyeleksi Capim KPK sejak awal. Jokowi menyatakan ini adalah proses panjang yang telah dilalui.

"Dan kedua, saya memahami sekarang era keterbukaan. Saya juga minta masukan-masukan, baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan, sehingga bisa diberi catatan-catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," kata Jokowi kepada Pansel di Istana Merdeka.

Di samping itu, Jokowi berharap Pansel Capim KPK tidak tergesa-gesa karena yang paling penting adalah nama-nama Capim KPK yang akan diserahkan kepada DPR itu merupakan nama-nama yang layak dipilih.

"Kita harapkan, kita juga kan tidak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak dipilih," kata Jokowi.

Presiden akan menyerahkan nama-nama para Capim KPK tersebut ke Komisi III DPR. Selanjutnya, DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan para Capim KPK untuk memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan calon pimpinan KPK Irjen Pol Firli Bahuri terkait klaim bahwa pimpinan KPK telah memutuskan tak ada pelanggaran kode etik terhadapnya. Klaim itu disampaikan Firli dalam uji publik di depan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.

Perkara Etik

Firli ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pernah bertemu mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang). Padahal, ketika itu KPK tengah menyelidiki suatu perkara yang diduga melibatkan TGB.

Namun Firli dalam tes wawancara dan uji publik Capim KPK di Setneg mengklaim tak ada pelanggaran etik seiring keputusan dari lima pimpinan KPK saat diminta mengklarifikasi pertemuan dengan TGB tersebut. KPK pun membantah pernyataan Firli.

"Setelah saya cek ke pimpinan KPK, kami pastikan informasi tersebut tidak benar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi pernyataan Firli, Selasa (27/8/2019).

Menurut Febri, Firli diperiksa oleh tim pemeriksa pada awal Desember 2018 lalu dan hasil pemeriksaan telah selesai pada 31 Desember 2018. Tim pemeriksa bahkan telah memeriksa 27 orang saksi dan 2 orang ahli dan juga menganalisis bukti-bukti elektronik yang didapatkan.

"Fokus tim bukan hanya pada satu pertemuan saja, tetapi sekitar tiga atau atau pertemuan [dengan pihak lain]," ujar Febri.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan Deputi pada pimpinan KPK pada 23 Januari 2019 dan kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk membahas lebih lanjut. 

Febri mengatakan proses tersebut sebetulnya telah masuk di DPP dan kemudian DPP mendengar paparan dari Direktorat Pengawasan Internal. Hanya saja, tak bisa dilanjutkan. "Proses ini tidak bisa selesai karena yang bersangkutan tidak menjadi pegawai KPK lagi," kata Febri.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten