SOLOPOS.COM - Kurang berfungsinya Keraton Solo sebagai patron atau pelindung wilayah Surakarta dinilai sulit memperkuat wacana pembentukan daerah istimewa. Hal ini berbeda dengan Keraton Yogya yang sangat solid dengan pengaruh sangat besar sehingga status daerah istimewa yang dimiliki memang sesuai. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Kurang berfungsinya Keraton Solo sebagai patron atau pelindung wilayah Surakarta dinilai sulit memperkuat wacana pembentukan daerah istimewa. Hal ini berbeda dengan Keraton Yogya yang sangat solid dengan pengaruh sangat besar sehingga status daerah istimewa yang dimiliki memang sesuai. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SRAGEN — Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, menilai pemikiran mewujudkan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) tidak masuk akal. Terlebih apabila pemikiran itu menggunakan dasar adanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Menurut Agus, kondisi di Yogyakarta tidak bisa disamakan dengan Surakarta. Apalagi orang-orang melihat pembentukan DIS didasarkan pada kedua kota yang memiliki keraton berikut sejarah yang mengikuti. Agus pesimis apabila melihat kondisi keraton di Surakarta dapat dibandingkan dengan Yogyakarta. Dia meminta pihak-pihak yang mencetuskan ide untuk mengkaji mendalam dan komprehensif.

“Kalau keraton jadi patron itu agak sulit. Situasi dan kondisi Keraton Jogjakarta solid. Itu berbeda dengan Surakarta. Demikian hal secara histori. Saya malah mempertanyakan apa sesungguhnya agenda terbuka dan tersembunyi tentang wacana DIS tersebut,” kata dia saat dihubungi Solopos.com.

Agus menggarisbawahi persoalan yang harus diselesaikan pada era otonomi daerah adalah distribusi anggaran pembangunan yang dinilai timpang. Maka dia berharap pihak-pihak terkait memikirkan persoalan substantif otonomi daerah ketimbang hasrat sesaat.

“Masalah paling rumit yang harus diselesaikan saat membicarakan otonomi daerah adalah alokasi dana pembangunan yang meluncur ke masing-masing daerah. Dana itu harus proporsional dan rasional sehingga tidak muncul ketimpangan atau kesenjangan antar kabupaten atau kota. Jadi enggak masuk akal apabila usulan membentuk DIS hanya semata-mata karena dorongan syahwat ingin seperti DIY,” tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya