Cyber crime diatasi pemerintah dengan membentuk badan cyber nasional.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan rencana pembentukan badan cyber bukan bertujuan memata-matai warga negara sendiri.
Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan penguatan teknologi cyber dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.
“Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” kata Luhut–yang juga masih menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan, dalam siaran pers yang diterima Kabar24.com/JIBI, Senin (24/8/2015).
Dia menekankan pembentukan badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis nonpertahanan.
Luhut menyatakan bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal, Lembaga Sandi Negara, Deputi bidang Cyber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung. Ia pun meminta pakar IT Indonesia untuk turut mengabdi dalam program itu.
Ia menyadari masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan cyber. Sistem itu bakal tetap berjalan di tiap lembaga, namun badan cyber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan lebih luas.
Dibentuknya badan cyber ini sekaligus menampik isu Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan cyber.
Hal itu berawal ketika masyarakat diresahkan kabar Kantor Staf Presiden menggandeng badan intelijen AS, Central Intelligence Agency (CIA) dengan cara mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data.
Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi Whats App, Blackberrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.
“Justru, pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” ujar dia.
Luhut menjelaskan Big Data adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data. “Jadi Tidak nyambung dengan isu sedot data,” kata Luhut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
