Ilustrasi tol. (Reuters)

Solopos.com, JOGJA – Warga terdampak pembangunan tol Solo-Jogja di Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DIY, mengaku kecewa setelah mengikuti sosialisasi, Rabu (4/12/2019). Mereka menilai pemerintah hanya mencari keuntungan pribadi terkait proyek tersebut.

Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja digelar di Balai Desa Bokoharjo. Agenda itu diikuti sekitar 270 warga Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

Sosialisasi tersebut dilakukan bersama oleh Pemprov DIY, BPN DIY, dan juga tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen. Salah satu peserta sosialisasi yang tinggal di Dusun Jobohan, Bokoharjo, Abdul Qodir Zaini, 30, mengaku sangat kecewa.

"Hasil sosialisasi ini mengecewakan bagi warga Bokoharjo, khusunya Dusun Jobohan. Pemerintah tidak memberi ganti untung yang sesuai dengan harapan kami," jelas Qodir seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (5/12/2019).

Ada Roti Jangkrik di Inggris, Rasanya Diklaim Lezat

Abdul Qodir Zaini menilai pemerintah hanya memikirkan keuntungan pribadi. Sebab, pemerintah memberi batasan waktu kepada warga untuk melengkapi syarat agar mendapat ganti untung dari dampak pembangunan jalan tol trase Solo-Jogja.

Tips Jitu Hentikan Kebiasaan Mengompol pada Anak

"Sosialisasi ini kami rasa warga seperti dipaksa karena pemerintah meminta kami menyiapkan semacam syarat dan juga mengurus sejumlah tanah yang belum turun ke ahli waris dengan waktu yang telah ditetapkan," keluhnya.

Tips Siapkan Anak Agar Tak Iri dengan Kehadiran Adik Baru

Abdul Qodir Zaini menyayangkan mekanisme ganti rugi tersebut. Sebab, warga tidak bisa menegosiasikan harga yang mereka inginkan. Sehingga tanah yang ditempati dihitung sesuai harga pasar.

Waduh, Kalori Kerupuk Setara Sepiring Nasi

"Kami menyayangkan ketika warga tidak bisa menegosiasikan harga tanah yang kami inginkan. Ibaratnya kami ini menjual barang [tanah] dan kami punya harga yang sesuai dengan ketentuan kami. Tetapi pemerintah sendiri sudah memiliki harga pasar yang ditetapkan, sehingga proyek jalan bebas hambatan ini malah banyak merugikan kami," ungkap dia.

Terkuak! Ini Rahasia Pijat Alat Vital Ala Mak Erot

Meski demikian, pemerintah memberikan harga untuk bangunan atau tanaman seperti pohon, sumur, atau bangunan kecil yang dimiliki warga. Abdul Qodir Zaini menilai hal itu hanya cara pemerintah memberi keuntungan kepada warga.

Patut Dicoba! Tips Agar Tidak Mendengkur Saat Tidur

"Jika hal-hal itu dihitung, harganya tidak seberapa. Artinya kami memiliki perbandingan harga yang sesuai untuk kami. Karena kami yang merasakan dampak di sini, sehingga kami yang paling paham seberapa besar biaya yang kami butuhkan," terang dia.

Netizen Bandingkan Perceraian Ahok dengan UAS

Jelang Kedatangan Gus Muwafiq, 2 Massa Nyaris Bentrok di Solo

Sebagai informasi, rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu berdampak terhadap dua dusun di Bokoharjo, yakni Dusun Jobohan dan Pelemsari. Sosialisasi kali pertama dilakukan Pemprov DIY untuk menyelesaikan program nasional tersebut.

Sumber: Suara.com


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten