Cuma Hadirkan 1 Ahli, Strategi KPU Lawan Gugatan Prabowo
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu saat mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Antara-Hafidz Mubarak)

Solopos.com, JAKARTA -- Selama sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menghadirkan satu saksi ahli. Keputusan ini dinilai merupakan strategi KPU dalam melawan pihak pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Hal ini dilontarkan oleh Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif. Menurut Ketua Kode Inisiatif, Very Junaidi, langkah KPU yang menghadirkan satu saksi ahli Marsudi Wahyu Kisworo menjadi salah satu cara KPU yang menguntungkan. Strategi tersebut dianggap Very untuk mengamankan KPU agar tidak blunder.

Blunder itu sendiri bisa terjadi, semisal KPU menambahkan saksi lain. Menurut Very bisa saja saksi tersebut malah tidak memberikan keuntungan bagi KPU.

"Dalam artian blunder begini justru akan digali oleh pemohon, karena kan kesempatannya bukan hanya dari pihak termohon aja untuk kemudian menggali informasinya, tapi juga pihak pemohon juga bisa kemudian untuk menggali informasi," kata Very dalam diskusi bertajuk Sidang MK dan Kita di D'Consulate Resto, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).

Blunder yang dimaksud Very ialah ketika melihat lemahnya keterangan dari saksi pemohon yakni, kubu Prabowo - Sandiaga untuk membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Apabila KPU kemudian menambahkan saksi, bisa saja saksi itu malah merugikan KPU sebagai pihak termohon.

"Sehingga kalau kemudian itu nanti dimunculkan lagi adanya saksi-saksi baru dalam persidangan itu justru akan menjadi blunder sendiri kan," sambungnya.

Very tidak menyangkal apabila ada yang melihat kalau KPU seolah tidak mengoptimalkan dengan menyediakan saksi lebih dari satu orang. Namun dari kacatamata Very, tidak masalah melihat langkah KPU dengan menghadirkan satu saksi ahli.

"Sebagai sebuah strategi ya itu sah-sah saja mereka punya tim kuasa hukum yang bisa membaca berdasarkan bukti dan fakta yang kemudian diajukan," tandasnya.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom