CPNS 2013 : Konsorsium LSM Laporkan 154 Kasus Seleksi CPNS

Solopos.com, JAKARTA—Konsorsium LSM Pemantauaan CPNS melaporkan 154 kasus pengaduan masyarakat mengenai kelangsungan proses seleksi CPNS 2013 kepada Badan Kepegawaian Negara.

154 kasus itu berasal dari seleksi umum sebanyak 95 kasus dan dari seleksi honorer K2 sebanyak 59 kasus. Dari total kasus yang dilaporkan, paling banyak ditemukan kasus pada proses pendaftaran, seleksi, dan administrasi, sebanyak 75 kasus.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Menurut data dari Audiensi hasil pantauan ICW kepada BKN, banyak orang yang melaporkan adanya persyaratan yang dipalsukan bagi pendaftaran cpns dari honorer K2, seperti misalnya SK yang tanggalnya diubah dan ijazah palsu.

Sementara dari seleksi untuk umum, pengaduan yang banyak diterima oleh KLPC (Konsorsium LSM Pemantauan CPNS) adalah tentang pengumuman hasil tes dengan jumlah 40 kasus. Menurut laporan, tim seleksi di daerah tidak mengumumkan hasil tes dengan lengkap seperti tim seleksi di pusat.
cpns
Selain itu, Febri Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik, mengaku kebingungan ketika memantau proses seleksi CPNS karena kurang terbukanya pihak BKN dalam memberi informasi seputar pelaksanaan seleksi.

“Ini terkait teknis, kami tidak mendapatkan SOP pelaksanaan. Sehingga saat memantau di lapangan, kami bingung ini prosesnya bagaimana,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait dengan banyaknya laporan mengenai keluhan masyarakat mengenai seleksi CPNS, Ketua BKN Eko Sutrisno mengakui, koordinasi antara tim daerah dan pusat memang harus ditingkatkan.

“BKN dan seluruh jajarannya berkomitmen untuk membangun sistem yang baik, apakah itu pelayanannya, akan terus kita koreksi,” ujar Eko saat ditemui di Jakarta, Jum’at (09/01/2014).

Kini proses seleksi CPNS di pusat dilakukan secara Computer Assited Test, sementara proses seleksi di Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, dan beberapa daerah lainnya masih menggunakan sistem manual (LJK) karena keterbatasan infrastruktur.