Cerita Para Guru Honorer Muda di Soloraya, Gaji Rp150.000/Bulan Sampai Tak Digaji 6 Bulan

Solopos.com, SRAGEN – Gaji guru honorer yang tak layak memang jadi masalah klasik. Di saat guru honorer tua masih mengalaminya, muncul guru honorer muda di Soloraya yang mengaku digaji Rp150.000/bulan sampai tak digaji enam bulan.

Fatimah Nur Ismiyasari, salah satu guru honorer di Madrasah Ibtidaiah Muhamadiyah (MIM) Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, adalah alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Solo (FKIP UMS) yang diwisuda Mei 2018 lalu. Saat ini dia sangat menikmati perannya sebagai guru.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Namun, Fatimah tak setuju dengan gaji guru honorer yang lebih rendah dibandingkan gaji guru PNS. Guru PNS mendapatkan sertifikasi, sedangkan guru honorer tidak. “Saya baru tiga bulan menjadi guru,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Rabu (17/4/2019). Gaji yang didapat Fatimah tidak sebanding dengan perjuangan untuk mendapatkan ijazah S1.

Meski beban kerja guru PNS dan honorer di Solo sama, 18 jam-24 jam per pekan, namun masalah gaji berbeda jauh. “Guru PNS mendapat jutaan rupiah setiap bulan plus tunjangan sertifikasi sementara guru honorer hanya mendapat Rp150.000–Rp.700.000 per bulan,” kata dia.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari–hari, Fatimah membuka bimbingan belajar (bimbel). Dia tahu ada aturan guru tidak boleh membuka bimbel. “Siswa les atau ikut bimbel dengan gurunya sendiri dikhawatirkan menurunkan tingkat objektivitas guru dalam memberikan penilaian. Tapi, saya tidak memaksa murid saya harus bimbel ke rumah. Saya memberikan les sepekan tiga kali pertemuan, biayanya Rp25.000 per pertemuan,” ujar dia.

Hal senada disampaikan guru honorer di salah satu SMPN di Kota Solo, Siska Mediva. Ia adalah alumnus FKIP UNS Solo yang diwisuda Agustus 2018 lalu. “Guru honorer di sekolah negeri, selain harus mau berjuang dan mengabdi, juga mengalami kesenjangan sosial dengan guru-guru yang statusnya PNS. Guru honorer di sekolah swasta nasibnya tidak jauh berbeda,” ujarnya.

Beberapa guru honorer yang senior, menurut Siska, pasrah dengan status mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun. Mereka juga menerima perlakuan tak mengenakkan dari sejumlah siswa. “Guru honorer seringkali dipandang sebelah mata oleh siswa,” ujarnya.

Siska bercerita pernah menjadi guru pengganti mata pelajaran selama satu pekan. Awalnya dia mengajar seperti biasa di depan kelas. “Namun, sewaktu saya memberi tugas, sebagian besar [sengaja] tak mengerjakan tugas yang saya berikan,” ujar dia. Gaji guru GTT hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing masing sekolah.

“Saya sarjana, sekolah pakai duit dan saat kerja kami enggak dianggap ada. Kesejahteraan kami diabaikan. Coba kalau anak cucu kami tahu jadi guru gajinya cuma Rp300.00 per bulan terus enggak ada lagi yang mau jadi guru. Nah, mau jadi apa bangsa ini?” kata dia.

Puspitasari Nugraha yang merupakan guru honorer di salah satu SDN di Solo menerima honor Rp150.000 per bulan. Saat sekolah tidak mempunyai dana untuk menggaji guru honorer, Puspita hanya mendapat honor Rp100.000 per bulan.

Dalam sepekan dirinya dituntut mengajar 24 jam, sama seperti guru PNS. “Sekolah meminta saya mengajar selama 24 jam/pekan. Tetapi, saya dalam satu hari bisa mengajar empat jam di berbagai kelas. Saya sudah mengabdi selama dua tahun. Kalau nominal segitu [Rp 150.000] untuk jenjang dua tahun, masih banyak. Ada beberapa GTT yang sudah mengabdi selama puluhan tahun hanya digaji Rp250.000,” kata dia.

Puspita harus memutar otak untuk mencari pekerjaan sambilan demi mencukupi kehidupannya. “Kalau yang sudah menikah ya bingung. Kebanyakan GTT mempunyai sambilan, entah berjualan atau membuka les. Saya harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan anak yang akan masuk TK.”

Ia pernah merasakan tidak digaji sekolah selama enam bulan karena sekolah tidak punya dana. “Kalau tidak diberi gaji, saya mengandalkan pendapatan suami sebagai tukang ojek online. Saya berharap pemerintah memerhatikan kehidupan GTT yang upahnya di bawah Upah Minimum Kota [UMK],” ujarnya.