Cek! Ini Syarat Dapat BSU Rp1 Juta dari Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memberikan bantuan subsidi upah alias BSU kepada pekerja yang dapat memenuhi syarat tertentu.

 Ilustrasi uang. (Freepik)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang. (Freepik)

Solopos.com, JAKARTA – Kementerian tenaga kerja akan menambah bantuan subsidu upah (BSU) kepada pekerja yang dianggap terdampak PPKM Darurat. Tentu, ada syarat yang harus terpenuhi agar pekerja dapat menerima BSU dari Kemenaker.

Berikut syarat yang harus dipenuhi agar pekerja dapat menerima BSU:

  1. Memiliki nomor induk kependudukan.
  2. Merupakan pekerja atau buruh yang menerima upah.
  3. Harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial.
  4. Penerima harus berposisi sebagai tenaga kerja yang masih aktif sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
  5. Syarat dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi tersebut diusulkan untuk menanggapi dampak PPKM darurat terhadap buruh. Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada daya beli pekerja maupun buruh.

Baca Juga: Peringati Hari Anak Nasional, Anak di Madiun Dapat Vaksinasi Covid-19

“Kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kami usulkan bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ida dikutip Detik.com, Sabtu, (24/7/2021).

Ida menambahkan data BPJS Ketenagakerjaan menjadi sumber syarat para pekerja dapat menerima BSU karena pihaknya menilai data tersebut yang terbaik, diakses, dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini.

Baca Juga: Digerebek Petugas, Nasib PKL Di Purwodadi Berakhir Bahagia

Bantuan itu juga diperuntukkan bagi pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Nilai itu dilihat sesuai dengan pelaporan besaran upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta, maka menggunakan UMKM sebagai batas kriteria upah. Dan memiliki rekening bank yang aktif dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level sesuai dengan instruksi Mendagri,” tambahnya.

Nilai BSU

Pemerintah sendiri akan memberikan bantuan itu untuk dua bulan, masing-masing Rp500.000 dalam sebulan. Namun, BSU itu akan diberikan sekaligus dalam satu waktu sehingga pekerja yang memenuhi syarat dapat menerima Rp1 juta sekaligus.

Baca Juga: Lagi Isoman, Warga Wonogiri bisa Dapatkan Sembako Gratis dengan Cara Ini

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500.000 per bulan, selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya sekali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp1 juta,” tandasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.

Kunjungan Kerja Di Cilacap, Presiden Jokowi Sempatkan Lepas Tukik di Pantai Kemiren

Selain sejumlah agenda kegiatan, Presiden Jokowi menyempatkan diri melepas tukik atau anak penyu di Pantai Kemiren, Cilacap.

Ada 9 Agenda Penting RI di Sidang Umum PBB. Apa Saja?

Pertemuan para Menlu dari negara G20 dengan mengajak setiap anggota turut mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Sebulan Berlalu, Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Masih Gelap. Ada Apa?

Ada 55 CCTV yang diperiksa penyidik yang tersebar dari Kota Bandung menuju TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang.

Penyerangan terhadap Ustaz Kerap Terjadi, Muhammadiyah: Polisi Harus Kerja Keras

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Goldenhardt mengatakan Ustaz Chaniago dipukul dengan tangan kosong.

Terbelit Kasus Suap, Berapa Harta Azis Syamsuddin?

Politikus Golkar itu juga tercatat memiliki cukup banyak koleksi kendaraan bermotor.

Alex dan Azis, Dua Batu Sandungan Partai Golkar Menuju 2024

Alex Noordin dan Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang berbeda.

Resmi! Eks Mensos Juliari Batubara Jadi Penghuni LP Tangerang.

Bila harta Juliari tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dari Teman, Kini SBY dan Yusril Saling Berhadapan

Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh AD/ART.