Cegah Suap, Sektor Pengadaan Usaha Hulu Migas Transparan & Cepat

Solopos.com, JAKARTA -- Sektor energi di bidang minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor yang paling highly regulated. Upaya pencegahan korupsi khususnya penyuapan di sektor ini mampu memberikan pengaruh besar terhadap kepercayaan publik.

Hal ini karena migas merupakan sumber daya alam strategis dan merupakan komoditas vital. Juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas adalah institusi pemerintah di bidang energi. Institusi ini melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan di sektor hulu migas

SKK Migas juga telah berkomitmen dalam melaksanakan prinsip good governance melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016 sejak tahun 2018 hingga saat ini.  Juga berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP melalui audit surveillance ke-2 pada 2-6 November 2020.

Belajar dari Para Pengusaha, Ini Kiat Sukses Berbisnis di Tengah Pandemi

Sekretaris SKK Migas yang juga Plt Deputi Pengendalian Pengadaan Murdo Gantoro menyampaikan bahwa penerapan SMAP merupakan upaya mewujudkan perbaikan tata kelola. Sehingga SKK Migas lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas.

Perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya tentu rawan korupsi. Untuk itu, menurut Murdo Gantoro, harus menjaga proses pengambilan keputusan investasi agar tidak terganggu penyuapan.

Melalui upaya ini diharapkan perbaikan tata kelola bisa dicapai di semua aspek pelayanan dan aktifitas SKK Migas. Sehingga bisa lebih fokus pada kegiatan operasi hulu migas dan memberikan performa lebih optimal.

“Tentunya perbaikan tata kelola ini merupakan upaya bersama dari seluruh fungsi di SKK Migas untuk konsisten menerapkan kebijakan anti penyuapan dalam pelaksanaan aktifititas, “ tambah Murdo, Kamis (19/11/2020).

Kementan dan Asosiasi Dorong Budidaya dan Ekspor Aren

Hasil Audit BPK

Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Erwin Suryadi menyatakan bahwa Divisi PPBJ menjadi salah satu sampling audit surveillance. Hal ini menjadi bukti bahwa perubahan dan terobosan selama ini di dalam tata kelola pengadaan mampu memberikan hasil memuaskan.

Hasil audit yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat acara Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) 2 November 2020, Erwin menyampaikan cukup menggembirakan. “Hasilnya telah terjadi penurunan temuan sektor pengelolaan rantai suplai sangat signifikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yakni dari yang sebelumnya sebesar US$162,93 juta pada 2018 menjadi US$8,19 juta pada 2019,” kata Erwin.

Karanganyar Center Life of Nusantara: Pemkab Garap Pemulihan Ekonomi Lewat UKM & Wisata

Tentunya ini, menurut Erwin, membuktikan transformasi proses bisnis di SKK Migas khususnya bidang pengadaan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Terutama dalam mendukung percepatan produksi dengan keberpihakan kepada produk atau jasa dalam negeri

Sementara itu, VP PSCM BP Berau Ltd. James Tehubijuluw mengatakan transparansi manajemen anti penyuapan ini sangat penting bagi KKKS dan SKK Migas. Hal ini agar proses tender lebih transparan sehingga target produksi dan lifting tercapai sesuai rencana.