Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, Kamis (6/2/2014) siang, mendatangi Gedung KPK guna menyampaikan hasil kajian bersama terkait regulasi pemanfaatan hasil hutan yang ditengarai masih belum optimal. Menurut Zulkifli, KPK perlu dilibatkan agar regulasi yang ada bisa disesuaikan dengan peraturan lembaga negara lain.
“Wibawa KPK ini yang kami bawa. Kalau kami ngomong sendiri, nanti dianggap kepentingan sendiri,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (6/2/2014).
Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku
Menurut Zulkifli, dalam memberantas kasus manipulasi data hasil hutan, Kementerian Perhutanan tidak bisa bekerja sendiri. Dia mengingatkan perlunya keterlibatakan pihak lainnya untuk duduk bersama. “Misalnya permintaan kayu yang tinggi akan membuat orang lebih gencar menanam pohon. Kementerian Perdagangan mungkin dengan kebijakannya bisa menyeleksi jenis-jenis kayu apa yang bisa diekspor dengan harga yang sesuai pula,” katanya.
Selanjutnya kata Zulkifli, selama ini KPK diketahui hanya menindak kasus korupsi, tetapi pencegahan kurang disoroti. Maka dari itu, Kemenhut dan KPK memanfaatkan momen ini untuk mencegah kasus eksploitasi hasil hutan ilegal dan meminimalisir potensi korupsi.
Selain bertemu pimpinan KPK, pada pertemuan di Gedung KPK ini, Zulkifki juga bertemu perwakilan lembaga negara lainya, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sejumlah lembaga lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
