Cegah Korupsi Anggaran, BPK Perlu Dilibatkan Sejak Pra-Audit

Ilustrasi (republika.co.id)

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengatakan keterlibatan BPK sejak awal dalam proses audit keuangan tersebut tidak saja mencegah tindak korupsi. Akan tetapi, ujarnya, langkah itu juga ikut meringankan pekerjaan aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi, BPK mesti dilibatkan sejak awal dalam mengaudit keuangan kementerian maupun APBD sebagai langkah pengawasan atas dampak implementasi anggaran,” ujar Eva dalam diskusi bertajuk Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selain Eva, turut menjadi nara sumber pada diskusi itu Zainal Arifin Muchtar dari PUKAT UGM dan Ketua Perhimpunan Profesional Indonesia, Bimo Nugroho di Gedung DPR, Kamis (18/10/2012). Menurut Eva dengan kegiatan pra-audit itu, BPK bisa mendeteksi kebocoran yang akan terjadi sejak dini. Dengan demikian, uang negara bisa diselamatkan karena pengucurannya bisa disetop terlebih dahulu.

“Dengan cara ini aparat penegak hukum lainnya secara bersamaan akan mampu melakukan pencegahan terjadinya korupsi, seperti kasus Wisma Atlet, proyek Hambalang yang merugikan negara sampai triliunan rupiah,” ujarnya. Di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, ujar Eva, lembaga sejenis BPK itu terlibat sejak sebelum keuangan negara itu diaudit di kementerian guna mencegah kebocoran. Dengan demikian, DPR tidak perlu merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah terbantu setidaknya dengan tindakan pra-audit itu.

Sedangkan Zainal Arifin mengakui adanya kegagalan negara (birokrasi) dari pusat sampai daerah dalam hal pencegahan korupsi. Namun demikian, dia menyebutkan hampir semua korupsi besar merupakan imbas dari korupsi yang melibatkan orang-orang parpol.