Catat, OJK Tegaskan Debt Collector Harus Bawa Dokumen Resmi Saat Tagih Utang

OJK meminta debt collector atau penagih utang selalu membawa dokumen resmi saat menagih cicilan atau utang kepada debitur.

 Ilustrasi debt collector. (Freepik)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi debt collector. (Freepik)

Solopos.com, JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta debt collector atau penagih utang selalu membawa dokumen resmi saat menagih cicilan atau utang kepada debitur agar citra industri pembiayaan lebih baik.

“Dalam pelaksanaan penagihan kendaraan, perusahaan harus memastikan bahwa petugas penagih telah dibekali beberapa dokumen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi Idris, dalam webinar Infobank, seperti dilansir Antaranews, Senin (26/7/2021).

Riswinandi menyampaikan sejumlah dokumen yang harus selalu dibawa debt collector adalah kartu identitas, sertifikat profesi, surat tugas, dan bukti jaminan fidusia.

“Dokumen tersebut harus senantiasa di bawah dan digunakan untuk memperkuat aspek legalitas atau hukum ketika upaya penarikan ini dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga: Syarat Diperketat, Berikut Jadwal Maskapai dan KA Jarak Jauh

Ia tak menampik bahwa debt collector memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat karena sering melakukan penagihan dengan cara-cara yang tak sesuai dengan standar operasional, bahkan menggunakan kekerasan.

Meskipun pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memperbolehkan perusahaan pembiayaan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menagih pembiayaan, perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur harus senantiasa melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

“Jika memang diperlukan, perusahaan pembiayaan boleh memberikan sanksi tegas kepada pihak ketiga yang melanggar peraturan,” jelasnya.

Baca Juga: Stagnan, Cek Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Senin 26 Juli 2021

Mengirimkan Surat Peringatan Dahulu

Selain itu ia mengingatkan agar perusahaan pembiayaan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur sebelum melakukan penagihan.

Ia juga mengimbau debt collector menghindari aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan risiko hukum saat proses penarikan, di antaranya menggunakan ancaman, tindakan yang bersifat memalukan dan penggunaan tekanan secara fisik dan verbal.

“Jika hal tersebut dilakukan tentu ada potensi hukum pidana maupun sosial dan stigma negatif dari masyarakat terhadap industri dan pembiayaan khususnya,” tuturnya.

Baca Juga: Bulog Surakarta Salurkan Bantuan Beras kepada 642.058 KPM di Soloraya

Adapun OJK mencatat perusahaan pembiayaan belum pulih sepenuhnya dari hantaman pandemi COVID-19. Piutang pembiayaan hingga Mei 2021 baru mencapai Rp351,40 triliun atau tumbuh negatif 13,60 persen dibandingkan Mei 2020 yang berjumlah Rp405,76 triliun.

Di sisi lain kualitas piutang masih tetap terjaga dengan baik. NPL gross pada Mei 2021 sebesar 4,05 persen dan NPL net 1,32 persen. Sedangkan pada Mei 2020, NPL gross sebesar 4,11 dan net 0,81 persen.

Berita Terkait

Berita Terkini

Tim Haris Azhar: Luhut Kami Ajak Ketemu Tapi Tidak Datang

pihak Luhut tetap pada pendirian mereka, yang meminta Haris Azhar meminta maaf serta menghapus video.

Dukung Luhut, Direktur CISA: Lapor Ke Polisi Langkah Tepat

Herry mengatakan seharusnya jika seseorang memiliki bukti keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua melaporkan kepada kepolisian.

Luhut Janjikan Rp100 Miliar, Begini Tanggapan Aktivis Papua

Lebih baik Luhut meninjau ulang izin-izin investasi yang membuat masyarakat adat di Bumi Cenderawasih sengsara.

Ini Dia Jejak Para Jenderal di Perusahaan Tambang Papua

Hinsa pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017.

Dilaporkan ke Polisi, Kubu Haris Azhar: Kami akan Buka Semua Kebusukan Luhut Cs.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta TNI/Polri terdeteksi terkoneksi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ).

Klaster Corona Muncul di Sejumlah Sekolah, Nadiem: PTM Jalan Terus!

Sekolah bakal ditutup sementara jika ada klaster corona yang ditemukan.

Dilaporkan Menteri Luhut ke Polisi, Pembela HAM Mengadu ke Komnas HAM

Jika tuntutan ganti rugi itu dikabulkan hakim, Luhut ingin uang tersebut diserahkan kepada rakyat Papua.

Kunjungan Kerja Di Cilacap, Presiden Jokowi Sempatkan Lepas Tukik di Pantai Kemiren

Selain sejumlah agenda kegiatan, Presiden Jokowi menyempatkan diri melepas tukik atau anak penyu di Pantai Kemiren, Cilacap.

Ada 9 Agenda Penting RI di Sidang Umum PBB. Apa Saja?

Pertemuan para Menlu dari negara G20 dengan mengajak setiap anggota turut mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Sebulan Berlalu, Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Masih Gelap. Ada Apa?

Ada 55 CCTV yang diperiksa penyidik yang tersebar dari Kota Bandung menuju TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang.

Penyerangan terhadap Ustaz Kerap Terjadi, Muhammadiyah: Polisi Harus Kerja Keras

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Goldenhardt mengatakan Ustaz Chaniago dipukul dengan tangan kosong.

Terbelit Kasus Suap, Berapa Harta Azis Syamsuddin?

Politikus Golkar itu juga tercatat memiliki cukup banyak koleksi kendaraan bermotor.

Alex dan Azis, Dua Batu Sandungan Partai Golkar Menuju 2024

Alex Noordin dan Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang berbeda.

Resmi! Eks Mensos Juliari Batubara Jadi Penghuni LP Tangerang.

Bila harta Juliari tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dari Teman, Kini SBY dan Yusril Saling Berhadapan

Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh AD/ART.