SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, KLATEN — Sejumlah orang mengatasnamakan Gerakan Petani Klaten Bermartabat menggelar aksi jalan kaki serta orasi di Jl. Pemuda, Klaten, Minggu (20/1/2019) pagi.

Mereka memprotes pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menyebut Klaten banjir beras impor. Dalam pidato kebangsaannya di Jakarta, Senin (14/1/2019), Prabowo menyebut petani beras di Klaten bersedih karena beberapa bulan lalu banjir beras dari luar negeri.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Para petani itu tidak terima dengan pernyataan itu karena kenyataannya Kabupaten Bersinar surplus beras dan tak ada beras impor masuk ke Klaten. Mereka lalu menggelar aksi di Jl. Pemuda, Minggu pagi.

Aksi diawali jalan kaki sepanjang Jl. Veteran dan Jl. Pemuda dari Taman Lampion hingga depan Plasa Klaten di bawah guyuran hujan, sekitar pukul 07.30 WIB. Sepanjang perjalanan, mereka membawa boneka bertuliskan “Raja Hoax” dan karung bertuliskan “Beras Impor”.

Sebagian peserta aksi juga mengendarai satu unit traktor roda empat. Aksi dilanjutkan orasi di depan Plasa Klaten serta membentangkan spanduk di area car free day (CFD) Jl. Pemuda.

Salah satu peserta aksi, Suroto, mengatakan aksi itu digelar murni dari para petani di Klaten menanggapi pernyataan salah satu capres soal banjir impor beras di Klaten. Ia menegaskan tak ada impor beras yang masuk ke Klaten.

“Itu sangat tidak benar karena pada 2018 di Klaten surplus 131.000 ton beras. Kami orang Klaten tidak pernah mau memakan hasil bukan jerih payah kami sendiri. Karena produksi padi petani di Klaten itu untuk konsumsi kami, setelah itu didistribusikan ke daerah lain,” kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngupadi Bogo, Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, tersebut saat ditemui wartawan seusai aksi.

Ia meminta para elite politik berhati-hati dalam berbicara. “Jangan asal ngomong karena kami petani sudah bersusah payah berusaha mendapatkan hasil tani. Piye carane petani itu makmur dan masyarakat tidak kekurangan beras,” jelas dia.

Suroto menjelaskan selama ini bantuan dari pemerintah untuk petani sudah mengalir. Ia mencontohkan bantuan tersebut seperti bibit serta fasilitas alsintan.

“Alhamdulillah petani kami makmur. Karena bisa dilihat petani bisa menyekolahkan anaknya, membelikan sepeda motor, dan membiayai apa pun untuk keluarga dari hasil tani,” tutur dia.

Suroto menegaskan tak ada kepentingan politik dari aksi tersebut. Aksi itu dilakukan para petani murni hanya untuk merespons pernyataan terkait impor beras masuk Klaten yang terkesan Klaten kekurangan beras.

Suroto memperkirakan aksi itu diikuti 2.000 orang. “Kami murni pergerakan petani karena kami tidak mau dianggap remeh dan kami berharap jerih payah kami dihargai,” ungkapnya.

Aksi yang digelar diwarnai pembagian beras C4 kemasan 2,5 kg kepada warga sekitar lokasi aksi. Jumlah total beras yang dibagikan sekitar 4 kuintal.

Selain pembagian beras, aksi juga diwarnai pembacaan deklarasi Gerakan Petani Klaten Bermartabat. Deklarasi dibacakan salah satu perwakilan petani, Juwandi, salah satu petani asal Kecamatan Trucuk.

Poin pernyataan dalam deklarasi tersebut yakni mengapresiasi Bupati Klaten yang langsung meng-crosscheck petani terkait pernyataan bahwa petani Klaten menangis karena diserbu beras impor.

Poin kedua meminta para elite politik nasional berhati-hati dalam berbicara dengan menyampaikan pernyataan sesuai fakta dan data. Ketiga, membantah pernyataan Prabowo Subianto dan meminta capres nomor urut 2 itu meminta maaf lantaran petani Klaten merasa jerih payah mereka diremehkan.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami mendeklarasikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Petani Klaten Bermartabat mendukung sepenuhnya capres dan cawapres bermartabat Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” kata Juwandi saat membacakan deklarasi.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohman, mengatakan sepanjang aksi digelar tak ditemukan indikasi pelanggaran seperti keberadaan alat peraga kampanye (APK) yang dibawa peserta aksi.

“Yang mengadakan kegiatan perkumpulan petani bukan partai politik dan tidak ada APK satu pun sebenarnya. Dari titik awal sampai selesai belum ada arah pelanggaran kampanye,” jelas Arif.

Soal pernyataan dukungan ke salah satu pasangan capres-cawapres, Arif mengatakan Bawaslu menelusuri bukti seperti rekaman pernyataan deklarasi guna membahas ada atau tidaknya unsur pelanggaran kampanye.

Soal area CFD, Arif membenarkan sesuai aturan harus terbebas dari kegiatan politik. “Seingat kami yang disampaikan Pemkab, CFD tidak boleh untuk politik. Daerah untuk CFD kan juga white area, yang mana tidak boleh ada APK,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya