Tutup Iklan
Sukma Larastiti/Dokumen Solopos

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (22/6/2019). Esai ini karya Sukma Larastiti, perencana transportasi dan pemrakarsa sekaligus peneliti di komunitas studi Transportologi. Alamat e-mail penulis adalah surel.sukma@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Saat saya bertambah usia, pertanyaan dari orang tua yang menakutkan untuk saya jawab tidak lagi ”kapan menikah?” atau ”kapan punya momongan?”, melainkan ”kapan punya mobil?”

Pertanyaan ini sering kali membuat saya salah tingkah karena punya ujung yang tak kalah serius: didoakan lekas bisa membeli. Kejadian ini tidak sekali atau dua kali terjadi. Masalahnya, bagaimana mungkin saya tidak mengamini doa orang tua?

Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya mobil, untuk bepergian tak terlepas dari pembentukan budaya masa kini yang semakin mengental: kurang afdal jika belum bepergian bersama naik mobil sendiri.

Budaya ini dikristalkan oleh media-media kita, seperti koran, televisi, atau media dalam jaringan (daring) dan kemudian diperkuat oleh unit sosial terkecil: keluarga. Kita kini hidup di tengah masyarakat yang menganggap konsumerisme kendaraan pribadi itu normal.

Kendaraan pribadi dibutuhkan tak hanya untuk berpindah tempat, tetapi menjadi simbol sosial dan ekonomi. Dalam sebuah keluarga muda baru, apalagi ditambah dengan anak, tuntutan memiliki mobil menjadi sesuatu yang sulit untuk ditawar. Bisa bekas, bisa baru.

Sepeda motor saja tidak cukup. Jika tidak punya mobil, setidaknya bisa menyetir. Keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi ini sebenarnya sudah tidak normal lagi. Keinginan itu berubah menjadi candu yang memabukkan. Dalam alam berpikir demikian ini tak ada kemandirian lain selain berkendaraan pribadi.

Kalau tidak punya kendaraan pribadi, yang terbayang di pikiran adalah betapa sulit hidup harus menggantungkan diri pada angkutan umum dan berjalan di jalan yang luar biasa tak ramah. Di tengah situasi sosial semacam ini, keinginan untuk tidak memiliki kendaraan pribadi itu absurd.

Patologi Sosial

Hingga kini kita tidak pernah menempatkan kegandrungan atas penggunaan kendaraan pribadi ini sebagai patologi sosial yang urgen ditangani walau realitasnya kendaraan pribadi telah membuat kemacetan, merugikan kita dari sisi ekonomi—Jakarta rugi Rp65 triliun tahun lalu akibat macet, membuat hidup kita tidak sehat, meningkatkan egoisme manusia di ruang publik, dan merusak lingkungan kita.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2017 yang sangat besar. Jumlah mobil tercatat 15,49 juta unit dan sepeda motor 113,03 juta unit. Selama 10 tahun terakhir, mobil penumpang bertambah 8,62 juta unit (15,72%) dan sepeda motor bertambah 71,08 juta unit (129,69%).

Pertambahan keduanya jauh melampaui kendaraan lain seperti kendaraan bus yang hanya bertambah 773,17 ribu unit (1,41 %) menjadi 2,51 juta unit. Krisis lingkungan telah mendorong kaum muda (bukan orang dewasa!) sejagat melakukan demonstrasi Fridays For Future setiap Jumat di seluruh dunia.

Mereka menutut hak hidup aman dan selamat pada masa depan, selamat dari ancaman krisis perubahan iklim. Setiap kali saya mengikuti isu krisis perubahan iklim di dunia, saya selalu terbayang wajah kecil dan manis keponakan saya yang berumur 1,5 tahun. Ia masih punya waktu hidup di muka bumi minimal 60 tahun lagi.

Sayangnya, saya dan Anda semua hanya punya waktu sekitar 10 tahun untuk melakukan sesuatu untuk menghambat kerusakan akibat krisis iklim, memastikan masa depan anak itu, anak saya, dan anak Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Setega apakah kita sehingga kita berani mengambil hak atas masa depan anak-anak kita?

Mengelola Hawa Nafsu

Kita butuh keberanian yang tidak kecil untuk melepaskan kenyamanan yang sudah telanjur mandarah daging dalam diri kita. Saya sendiri, misalnya, butuh waktu tiga tahun untuk mengubah kebiasaan berkendaraan pribadi dan bergantung sepenuhnya pada angkutan umum untuk mudik pada Lebaran.

Pilihan ini tidak mudah. Saya harus meyakinkan diri bahwa pilihan ini mungkin dan sebenarnya adalah pilihan terbaik untuk pergerakan saya yang harus berpindah kota tiap hari selama sepekan masa lebaran. Saya harus merelakan diri berjalan di trotoar yang super sempit.

Trotoar yang dipenuhi pot bertanaman yang memakan setengah ruang atau dipenuhi tiang listrik, tiang telepon, hiasan trotoar, atau jadi tempat parkir kendaraan pribadi. Saya harus  berjalan kaki di rerumputan, tanah, dan dipenuhi batu.

Saya juga harus merasakan betapa tidak ramahnya area penyeberangan untuk pejalan kaki yang mendadak dibatasi median jalan yang cukup tinggi atau harus melompati taman untuk mengaksesnya, atau harus berlari-lari demi mengejar jadwal keberangkatan angkutan umum.

Menjadi pejalan kaki dan naik angkutan umum berarti siap menjadi warga kelas dua di negeri ini. Menjadi minoritas yang rentan, terpinggirkan, dan diabaikan. Kita sama-sama tahu upaya pengembangan fasilitas pendukung oleh pemerintah cukup lama mandek, tidak sepesat infrastruktur jalan raya bagi mobil dan sepeda motor. Fasilitas ini telah lama diabaikan secara struktural.

Ini terjadi tidak hanya di kota, tetapi juga di daerah. Trotoar-trotoar baru umumnya muncul di jalan-jalan utama yang menjadi etalase kota. Sekadar mempercantik wajah. Seluruh trotoar yang saya lintasi di berbagai wilayah menunjukkan kegagapan pemerintah kota dan pemerintah daerah menangkap kebutuhan pengguna yang diperlukan untuk mewujudkan desain yang ramah pengguna.

Upaya memperbaiki misorientasi pembangunan dan pengelolaan yang memperburuk budaya berkendaraan pribadi kita membutuhkan pengelolaan hawa nafsu yang besar dari manusia yang berada di baliknya. Baik itu pemerintah maupun masyarakat luas.

Yang kita lawan adalah candu bernama kendaraan pribadi. Candu yang sesungguhnya banyak berperan merusak tata kelola kehidupan kita. Mungkin kini adalah waktu bagi kita memasukkan hasrat konsumerisme atas kendaraan bermotor pribadi sebagai bagian dari nafsu manusia yang perlu dikendalikan.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten