CALO JABATAN : Buktikan Kebenaran, DPC Gerindra Bentuk TPF

Calo jabatan di Bantul terus diinvestigasi

Harianjogja.com, BANTUL–Merasa tersudutkan, pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bantul bentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia

Pembentukan tim itu dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan keterlibatan oknum legislator dari Fraksi Gerindra dalam kasus pencaloan lowongan pekerjaan yang dibuka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul. Dari hasil invetsigasi itu, pihak DPC Partai Gerindra bisa mengambil sikap terhadap oknum tersebut.

“Karena jujur saja, ini tamparan keras bagi kami. Ini sangat mencoreng muka kami,” kata Sekretaris Partai Gerindra Darwin Putu Arta saat dihubungi wartawan, Senin (13/2/2017) siang.

Langkah awal yang dilakukan oleh TPF itu nantinya adalah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara formal terhadap oknum tersebut. Jika memang terbukti, bukan tidak mungkin sanksi tegas akan dijatuhkan.

Sementara saat ditanya terkait kekhawatiran korban akan adanya kemungkinan intimidasi, Darwin berani menjaminnya. Ia menegaskan, keselamatan dan kemanan pelapor akan terjamin. “Kalau sampai ada intimidasi, kami akan tindak lebih tegas lagi. Bagaimanapun, kami sebenarnya sangat berterimakasih kepada pelapor,” tegas Darwin.

Tak hanya itu, ia pun tak menutup adanya kemungkinan dijatuhkannya surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) jika memang oknum tersebut terbukti bersalah. Sesuai prosedur yang berlaku, jika kesalahan dinilai terlampau berat, pihaknya akan menyerahkan kepada pihak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk melayangkan surat kepada pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP). “Termasuk di antaranya apakah perlu tidaknya Majelis Kehormatan partai melakukan PAW,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya seorang oknum anggota fraksi Gerindra DPRD Bantul melalui anaknya menawarkan diterima sebagai pegawai non PNS BPBD Bantul namun harus memberikan uang pelicin sebesar Rp 30 juta. Namun karena uang pelicin terlalu besar dengan honor yang diterima sebulan Rp 1,2 juta akhirnya membatalkan penawaran dari putra oknum anggota Fraksi Gerindra DPRD Bantul.

Pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Bantul yang sebelumnya menjanjikan akan mulai memproses dugaan kasus tersebut, ternyata masih bergeming. Ketua BK DPRD Bantul Surotun saat ditemui mengaku belum bisa berbuat apa-apa lantaran belum adanya laporan dan bukti autentik. “Dari berita media massa yang saya baca, oknum yang menawarkan bantuan kepada calon korban itu kan putranya anggota dewan, bukan anggota dewannya sendiri,” katanya.