SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

KLATEN — Sebanyak 36 calon jemaah haji (calhaj) yang akan diberangkat pada tahun ini disinyalir bukan warga asli Klaten.
Hal itu terungkap setelah tim gabungan yang terdiri atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda, Kementerian Agama (Kemenag) Klaten terjun ke lapangan untuk memverifikasi data kependudukan calhaj yang bakal berangkat tahun ini. Dalam sepekan terakhir, tim gabungan hanya memverifikasi 182 calhaj yang diketahui tidak lahir di Klaten dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK) bukan dari Klaten.

“Dari 182 calhaj yang kita verifikasi ke lapangan, kami tidak berhasil menemukan 36 calhaj. Para tetangga juga tidak mengenal calhaj itu kendati alamat yang tertera dalam fotokopi KTP sama persis,” ujar Kepala Disdukcapil Klaten, Joko Wiyono, saat ditemui wartawan di kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Klaten, Selasa (19/3/2013).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Joko menegaskan, secara administrasi kependudukan, KTP yang digunakan warga tersebut untuk mendaftar haji sudah sah. Pasalnya, pembuatan KTP tersebut disertai dengan surat keterangan pindah alamat. Kendati demikian, warga yang ber-KTP Klaten itu ditengarai bukan warga asli Klaten.

“Kalangan kades harusnya bertanggung jawab terhadap masalah ini. Mereka boleh mengaku tidak tahu menahu kalau ditanya perihal ini. Tetapi secara de jure, blanko F108 yang digunakan untuk membuat KTP itu harus ditandatangani oleh perangkat desa,” terang Joko.

Joko mengaku akan mengintensifkan verifikasi data kependudukan seluruh calhaj yang bakal diberangkatkan tahun ini. Pihaknya tidak ingin kasus keberangkatan haji warga luar Klaten pada tahun-tahun sebelumnya kembali terulang.

“Tahun ini ada 1.234 calhaj dari Klaten. Berdasarkan rapat terakhir dengan tim gabungan, semua calhaj itu akan diverifikasi data kependudukannya,” paparnya.

Hasil verifikasi data kependudukan itu selanjutnya akan diserahkan kepada Kemenag Klaten. Pihaknya juga akan memberikan laporan kepada Bupati Klaten untuk menyikapi adanya calhaj yang diduga dari luar Klaten itu. “Kemungkinan calhaj itu bisa dicoret jika benar-benar bukan warga Klaten,” tegas Joko.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Nurcholis Madjid meminta Bupati Klaten membatalkan keberangkatan 36 calhaj tersebut jika terbukti bukan asli warga Klaten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya