Caleg Koruptor Terbanyak dari Golkar, Gerindra Pertanyakan Tudingan Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal 49 Caleg DPR I, DPRD kota, dan DPRD kabupaten yang pernah menjadi napi kasus korupsi, menjadi bukti tudingan terhadap Gerindra tidak benar. Sebelumnya, tudingan itu muncul saat debat Pilpres 2019 pertama.

Karena itu, Ferry mempertanyakan tudingan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang menuding Gerindra sebagai salah satu partai penyumbang caleg mantan napi korupsi terbanyak. Tudingan itu dilontarkan Jokowi kepada Prabowo pada debat capres perdana yang diselenggarakan, Kamis (17/1/2019) lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ferry menilai serangan Jokowi tersebut jelas salah alamat. Sebab, dalam rilis KPU juga tidak ada caleg DPR asal Gerindra yang berstatus mantan napi korupsi.

“Jokowi tidak tepat menyerang Prabowo karena caleg mantan koruptor berada di tingkat DPRD I dan II. Jadi bukan kewenangan Prabowo sebagai ketua umum meneken pencalegan itu,” kata Ferry, Kamis (31/1/2019).

Tidak hanya salah alamat, kata Ferry, pernyataan Jokowi tentang caleg mantan napi korupsi juga tidak konsisten. “Jokowi sebelumnya tidak menolak bila ada mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri jadi anggota legislatif. Jokowi justru mempersilakan mantan napi korupsi untuk daftar caleg,” ujarnya.

Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa menjadi caleg itu adalah hak dan dijamin konstitusi. Karena itu, Ferry menilai Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu meminta Jokowi segera berhenti melakukan kebohongan publik.

“Capres petahana itu diminta jujur dengan fakta bahwa mayoritas caleg mantan napi korupsi yang diumumkan KPU justru berasal dari partai-partai anggota Koalisi Indonesia Kerja,” katanya. 

Sebelumnya, KPU mengumumkan daftar nama 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Para caleg eks napi korupsi itu terbagi di caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Berikut adalah nama-nama caleg mantan napi kasus korupsi:

Partai Gerindra

1. Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1.

2. Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2.

3. Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2.

4. Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 1.

5. Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1.

6. Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1.

 PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau. Caleg DPRD Prov Papua Barat. Dapil 2, nomor urut 12

Partai Golkar

1. Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1.

2. Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4.

3. H. Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5.

4. Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12.

5. Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9.

6. Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8.

7. Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12.

8. Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1.

Partai Garuda

1. Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 3

2. Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 1

Partai Berkarya

1. Mieke L Nangka. Caleg DPRD Provinsi Sulawsi Utara 2, nomor urut 4

2. ‎Arief Armain. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 4, nomor urut 1

3. Yohanes Marinus. Caleg DPRD‎ Kabupaten Endi 1, nomor urut 1

4. Andi Muttarmar Mattotorang. Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba 3, nomor urut 9‎

 Partai Keadilan Sejahtera

1. Maksum DG Mannassa. Caleg DPRD Kab/Mamuju. Dapil 2, nomor urut 2

Partai Perindo

1. Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6, nomor urut 1

2. Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam 2, nomor urut 1

PAN

1. Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi. Dapil 2, nomor urut 1

2. Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur. Dapil 1, nomor urut 2

3. Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga. Dapil 3, nomor urut 1

4. Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon. Dapil 2, nomor urut 1

Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele. Caleg DPRD Provinsi Maluki Utara. Dapil 3, nomor urut 2

2. Mudasir. Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dapil 4 nomor urut 1

3. Akhmad Ibrahim. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil 3 nomor urut 5

4. YHM Warsit. Caleg DPRD Kabupaten Blora. Dapil 3 nomor urut 1

5. Moh. Nur Hasan. Caleg DPRD Kabupaten Rembang. Dapil 4 nomor urut 1

Partai Demokrat

1. Jones Khan. Caleg DPRD Kota Pagar Alam. Dapil 3, nomor urut 1

2. Jhony Husban. Caleg DPRD Kota Cilegon. Dapil 1, nomor urut 4

3. Syamsudin. Caleg DPRD  Kabupaten Lombok Tengah. Dapil 5, nomor urut 6

4. Darmawati Dareho. Caleg DPRD Kota Manado. Dapil 4, nomor urut 1

Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka. Caleg DPRD Prov Jambi. Dapil 1, nomor urut 10

PKPI

1. Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1

2. Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3, nomor urut 2

DPD:

1. DPD Provinsi Aceh  Abdullah Puteh Nomor 21

2. DPD Provinsi Sumatera Utara Abdillah Nomor 39

3. DPD Provinsi Bangka Belitung Hamzah Nomor 35

4. DPD Provinsi Sumatera Selatan Lucianty Nomor 41

5. DPD Kalimantan Tengah Ririn Rosyana Nomor 41

6. DPD Sulawesi Tenggara La Ode Bariun Nomor 68

7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69

8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67

9. DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40