Solopos.com, BOYOLALI—Berbagai upaya dilakukan agar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Boyolali yang akan berlangsung Sabtu (29/6/2019) bebas dari praktik politik uang.
Di beberapa desa penyelenggara pilkades, upaya melawan politik uang justru digerakkan arus bawah atau oleh masyarakat sendiri.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Namun di desa lain, sejumlah calon kades pun punya strategi membendung politik uang, mulai dari membuat perjanjian, memasang spanduk, hingga ada yang punya cara unik yakni membawa peti mati saat pengambilan nomor urut calon kades.
Cara unik menangkal politik uang juga dilakukan calon kades Sempulur, Kecamatan Karanggede, Sugiarto. Calon kades nomor urut tiga ini akan melawan dua calon lain yaitu Suhirman dan Ahmad Yani.
Dalam pengambilan nomor urut yang dilakukan Selasa (25/6) lalu, Sugiarto membawa dua buah peti mati. “Ini sebagai bentuk komitmen saya apabila terpilih sebagai Kepala Desa Sempulur,” ujar dia.
Dua peti mati itu merupakan bentuk janji dan komitmen. Dua peti itu dibuatkan untuk dirinya sendiri serta satu perangkat desa lain apabila terbukti melakukan korupsi saat menjabat sebagai kepala desa.
Di Desa Mriyan, Kecamatan Tamansari, warga berinisiasi membuat imbauan anti politik uang. Inisiasi mewujudkan pilkades yang bersih dari politik uang diwujudkan dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi imbauan anti politik uang.
“Ini menjadi pionir kaum muda untuk mengawali keberanian moral,” ujar Camat Tamansari, Wurlaksono.
Dalam spanduk itu tertulis beberapa kalimat motivasi seperti ‘Kami menginginkan pelaksanaan pilkades Mriyan bersih dari politik uang’, ‘Kami memang butuh uang tapi tidak jual harga diri ke calon lurah’, serta ancaman sanksi sosial yang akan diberikan masyarakat.
Di Kecamatan Selo, seluruh peserta yang akan unjuk gigi dalam pilkades di tujuh desa membuat ikrar damai. Salah satu isinya adalah menjunjung tinggi sportivitas dalam menjaring pendukung termasuk tidak menggunakan politik uang.
Kampanye Tertib
Selain itu, calon kades diharuskan patuh dan tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, siap melaksanakan pilkades yang damai, mengendalikan pendukung dan simpatisan, serta berkampanye dengan tertib.
Para calon kades juga berjanji untuk bisa menerima hasil baik menang ataupun kalah.
Camat Selo, Jarot Purnama, mengatakan upaya ini dilakukan untuk meredam kontestasi yang tidak sehat jelang pilkades. “Kami harapkan semua mematuhinya,” ujar Jarot.
Calon kades asal Desa Lencoh, Sumardi, mengatakan kesempatan kampanye yang diberikan selama dua hari mulai Selasa (25/6) lalu bakal dimanfaatkannya secara maksimal untuk menjaring massa.
Dia fokus mengumpulkan pendukung di rumah dengan menggelar sejumlah agenda kumpul bersama. Meski demikian, Sumardi menegaskan dia tidak menggunakan politik uang saat mengumpulkan pendukungnya.
Skeptis
Meski sejumlah upaya telah dilakukan aparat pemerintah untuk menangkal politik uang, namun sikap skeptis tetap diperlihatkan warga. Salah satunya Arif Hidayat.
Meski kampanye anti politik uang gencar dilakukan namun hal tersebut menurutnya tidak akan berjalan dengan efektif. “Kalau belum sekarang, coba saat hari H pasti masih ada serangan fajar,” ungkap dia.
Alasannya budaya politik uang terjadi tak hanya dalam kontestasi politik di tingkat lokal, namun juga nasional seperti pilgub atau pilpres. “Jadi cukup sulit untuk menghilangkannya,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
