Solopos.com, JAKARTA — Buzzer atau pendengung politik jadi sorotan. Menggunakan akun anonim, mereka dibayar untuk memengaruhi opini publik, hingga menyerang lawan politik. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta penertiban buzzer yang dianggap menganggu itu.

Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai buzzer atau pasukan siber (cyber troops) membuat pemerintah menjadi tak bisa mendengarkan kritik yang disampaikan masyarakat di media sosial. Menurut Ismail, para buzzer pendukung Joko Widodo (Jokowi) langsung “menghajar” orang yang mengkritik Jokowi. Ismail awalnya menjelaskan soal buzzer yang dipelihara. Dia menyebut negara memelihara buzzer semenjak 2014.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten