Harianjogja.com, JOGJA- Ratusan orang kru bus perkotaan akan menggerudug kantor DPRD DIY untuk menyampaikan tuntutan terkait penataan transportasi di wilayah ini.
Koordinator aksi mogok bus perkotaan Benny Wijaya menyebutkan aksi itu dilakukan untuk meminta klarifikasi dari salah satu anggota DPRD DIY Arif Rahman Hakim yang menyatakan seluruh bus perkotaan tidak lagi beroperasi pada 2015, dan harus dibawa ke Karsuli yaitu bengkel bus perkotaan.
Promosi Sejarah KA: Dibangun Belanda, Dibongkar Jepang, Nyaman di Era Ignasius Jonan
“Pernyataan tersebut meresahkan seluruh awak bus perkotaan. Beliau harus meminta maaf atas pernyataan itu,” katanya.
Selain itu, kru bus perkotaan juga menentang penambahan jalur bus Trans Jogja, dan meminta penghapusan halte portable Trans Jogja.
Benny mengatakan aksi ini akan dilakukan hingga ada penyelesaian yang tidak merugikan kru bus perkotaan.
“Aksi akan dilakukan sepanjang hari, dan mungkin hingga esok hari apabila tidak ada kesepakatan apapun dalam pertemuan dengan DPRD DIY,” katanya.
Ia mengatakan apabila bus perkotaan benar-benar dihapus, maka akan ada 600 hingga 800 orang kru bus yang terkena dampak tersebut, yakni menjadi pengangguran. “Belum termasuk jumlah keluarga yang menjadi tanggungan kami,” katanya.
Kru bus bahkan mengancam akan membawa massa yang lebih besar lagi apabila dalam pertemuan dengan DPRD DIY tidak tercapai kesepakatan.
“Kami akan ajak kru bus antarkota dalam provinsi (AKDP) yang terdampak rencana pelebaran jalur Trans Jogja untuk mogok,” katanya.
Kru bus yang tergabung dalam Kopata, Budi menyatakan seluruh kru bus masih mendahulukan musyawarah dalam penyelesaian tuntutan itu.
“Kami masih akan mengutamakan musyawarah. Yang penting ada kesepakatan, meskipun nanti ada tenggang waktu penyelesaiannya,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
