Buruknya Etika Berkomunikasi di Tengah Krisis Covid-19
Chelin Indra Sushmita. (Istimewa/Dokumen pribadi)

Skenario penerapan new normal di Indonesia mendapat beragam tanggapan dari netizen di media sosial. Berdasarkan panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO), konsep ini mengharuskan orang beradaptasi dengan kebiasaan baru agar bisa hidup normal di tengah pandemi Covid-19.

New normal sebenarnya merujuk pada situasi baru yang membentuk kebiasaan baru. New normal semestinya mendorong setiap orang menerima keadaan tidak biasa menjadi hal biasa. Dalam kaitannya dengan Covid-19, new normal merujuk pada kebiasaan baru yang dirasa tidak nyaman, namun harus dibuat nyaman demi keberlangsungan kehidupan. Seperti belajar secara online di rumah, bekerja dari rumah, serta menahan diri tidak pelesiran selama wabah Covid-19 belum reda. Meski tidak nyaman, semua ini dilakukan untuk menjaga diri dari risiko penularan penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut.

Sayangnya intisari new normal yang dimaksud sepertinya belum sepenuhnya dipahami masyarakat Indonesia. Mayoritas orang Indonesia memahami new normal sebagai anjuran untuk kembali beraktivitas seperti biasa, sama dengan saat sebelum pandemi Covid-19 terjadi alias back to normal. Hal ini selanjutnya memunculkan beragam sentimen di kalangan publik, termasuk warganet. Beragam sentimen soal new normal lantas berkembang menjadi obrolan dengan tagar #NewNormal di Twitter.

Dinamika pembicaraan netizen di media sosial bisa direkam dan dianalisis dengan teknologi big data seperti yang diakses di situs Drone Emprit Academic. Berdasarkan data Drone Emprit Academic dari 15 Mei 2020 hingga 13 Juni 2020 tercatat ada 214.796 kicauan tentang Covid-19 dan kaitannya dengan the new normal.

Sentimen Netizen

Konsep new normal paling ramai dibahas pada 29 Mei 2020 dengan total 38.418 kicauan di Twitter. Selanjutnya tren percakapan tersebut menurun dan kembali meningkat pada 10 Juni 2020 dengan total 22.259 kicauan di Twitter. Namun tren percakapan soal new normal tersebut terus menurun sampai Senin (15/6/2020), jikalau meningkat jumlahnya tidak signifikan, sehingga kurvanya stabil melandai.

Dari ribuan kicauan soal new normal di Twitter, mayoritas warganet Indonesia menunjukkan sentimen positif dengan total sekitar 12.349 kicauan. Sementara itu sekitar 5.756 kicauan menunjukkan pola sentimen negatif serta sekitar 772 lainnya tampak netral.

Opini netizen tersebut membuktikan narasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan new normal belum sepenuhnya dipahami. Sentimen negatif tentang new normal yang bisa jadi merupakan bentuk keresahan warganet soal kondisi negara Indonesia yang dilanda krisis pandemi Covid-19. Seperti halnya kebijakan new normal yang kebanyakan dipahami sebagai back to normal atau kembali pada keadaan normal.

Jika dicermati, masih banyak orang di Indonesia yang tidak mematuhi imbauan pemerintah di era new normal. Konsep new normal sebenarnya dibuat agar masyarakat kembali produktif di tengah pandemi dengan sejumlah aturan ketat, mulai dari menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak fisik, sampai menghindari kerumunan. Tetapi yang terjadi justru kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Banyak orang bergerombol di pinggir jalan raya setelah bersepeda bersama tanpa menjaga jarak. Bahkan restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga salon mulai kebanjiran pengunjung yang sering kali mengabaikan protokol kesehatan. Jika sudah begini, pemerintah bisa apa? Teguran dan segala ancaman yang disampaikan agaknya tidak mempan untuk mengatur warga yang ngeyel.

Krisis Pemerintah

Hal itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah Indonesia menghadapi krisis sebagai dampak pandemi Covid-19. Pemerintah tidak memiliki pemimpin khusus di tengah krisis Covid-19. Padahal, pola komunikasi krisis di tengah bencana harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan krisis lain, yakni krisis komunikasi. Perdebatan kebijakan, jumlah kasus yang tidak jelas, hingga stigma soal pasien Covid-19 menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menciptakan pola komunikasi krisis yang baik.

Penyampaian data yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran standar etika berupa kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Tetapi yang terjadi justru kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sering kali tumpang tindih. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan publik sehingga respons krisis tidak disertai empati menghambat penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini sangat penting menerapkan etika respons komunikasi krisis yang cepat untuk menanggulangi dampak buruk pandemi Covid-19.

Liu dan Levenshus (2012) menjelaskan tiga jenis krisis yang bisa dialami organisasi pemerintah. Pertama krisis sistemik yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Kedua krisis adversarial yang hubungannya dengan pihak berlawanan. Serta krisis reputasi atau citra organisasi. Guna menghindari krisis tersebut, organisasi harus melakukan komunikasi krisis yang tepat.

Komunikasi Krisis

Komunikasi krisis adalah proses dialog berkelanjutan antara organisasi terkait (dalam hal ini pemerintah) dengan publik yang bertujuan menciptakan makna bersama dalam menghadapi ancaman. Pada dasarnya inti komunikasi krisis adalah merespons cepat krisis yang terjadi dengan pesan yang terbuka dan jujur.

William Matthew Seeger dalam teori komunikasi krisis (crisis communication theory) menjelaskan kondisi krisis selalu memunculkan permasalahan etika dasar yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan, kemampuan mengakses informasi, serta pembuatan keputusan oleh publik.

Pada krisis Covid-19 ini, pemerintah perlu melakukan komunikasi krisis yang efektif demi membangun citra baik di mata masyarakat. Tetapi sampai saat ini pemerintah agaknya belum menemukan pola komunikasi krisis yang efektif, sehingga masih menimbulkan sejumlah sentimen negatif di kalangan publik.

Buktinya, masih ada masyarakat yang terus mempertanyakan bagaimana respons pemerintah dalam penanganan krisis Covid-19. Mulai dari kejelasan kebijakan pemberian bantuan sosial, konsep new normal, hingga bagaimana tindakan yang harus dilakukan masyarakat di tengah luapan informasi di tengah krisis pandemi Covid-19. Jika ditilik melalui media massa, narasi yang digaungkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 lebih banyak berisi ancaman. Contohnya imbauan agar masyarakat memakai masker di tempat umum yang jika dilanggar bakal dikenai sanksi berupa teguran hingga dipaksa pulang.

Padahal semestinya pemerintah mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab dalam penanganan wabah Covid-19, apalagi sudah berani mengambil kebijakan penerapan new normal. Respons empati sangat penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Jika empati tidak ditunjukkan, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal meningkat. Pada akhirnya masyarakat akan sulit diajak bekerja sama menanggulangi krisis Covid-19.

Pemerintah juga semestinya menerapkan etika komunikasi krisis sebaik mungkin dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan Covid-19. Sampaikan apa adanya bagaimana kondisi saat ini, lengkap dengan peringatan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama wabah belum mereda.

Pesan tersebut harus disampaikan sejelas mungkin agar tidak ada kesalahpahaman penafsiran informasi di kalangan publik. Pesan semestinya disampaikan dengan bahasa yang dipahami semua pihak secara universal sebagai wujud penerapan unsur keadilan dalam etika krisis komunikasi. Jika makna pesan dipahami dengan baik, maka penanganan krisis semakin mudah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun bakal meningkat.

Itulah pentingnya komunikasi di masa krisis. Kegagalan komunikasi dapat memperburuk keadaan dan mempersulit pemerintah menangani krisis. Tak jarang di tengah krisis bakal muncul masalah baru, yakni krisis komunikasi. Jadi, etika dalam komunikasi krisis merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan.

Etika Komunikasi

Etika memang tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas manusia, termasuk saat berkomunikasi. Etika memberikan panduan dalam berkomunikasi dengan baik di segala situasi lewat berbagai pendekatan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi perilaku dan keputusan moral. Sifat dasar etika yang kritis membekali manusia untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab. Etika yang sering disebut sebagai filsafat moral adalah cabang filsafat yang membahas tentang baik buruknya tindakan serta kewajiban manusia. Dengan kata lain, etika membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak.

Etika berhubungan dengan bagian kelabu dalam kehidupan manusia, tetapi belakangan sering dilupakan. Keputusan moral yang berhubungan dengan etika dapat diambil dengan mudah ketika seseorang bisa membedakan mana yang hitam dan putih. Namun, keadaan terkadang batasan antara hitam dan putih menjadi samar.

Dalam konteks etika komunikasi, filsuf Aristoteles lewat pemikirannya the golden mean mengatakan kepalsuan, kebohongan, atau ketidakjujuran merupakan kejahatan. Sementara kebenaran adalah suatu wujud kemuliaan. Aristoteles menjelaskan etika lebih bersandar pada karakter ketimbang perilaku. Jadi, komunikator yang baik adalah orang yang menjunjung tinggi etika, berkaitan dengan kejujuran dan kebajikan.

Sementara Onong Uchyana Effendi (2003) berpendapat komunikator yang baik adalah orang yang humanistik, yakni bersifat unik, otonom, giat mencari informasi, memiliki kebebasan memilih, bertanggung jawab, dan sadar mempunyai keterlibatan dengan masyarakat sekitar.

Meski demikian seberapa berbakatnya orang dan betapa pun unggulnya dia, kesuksesan tidak akan diperoleh tanpa penguasaan keterampilan komunikasi. Hal ini juga berlaku dalam komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. Jika ingin sukses mendapatkan kepatuhan masyarakat, maka pemerintah sebagai komunikator harus membuat strategi komunikasi yang efektif dan beretika untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan kepercayaan di tengah pandemi Covid-19.

Kepercayaan menjadi kunci penting dalam keberhasilan komunikasi, apalagi di tengah krisis. Jadi, membangun kepercayaan menjadi salah satu komponen penting dalam strategi komunikasi krisis yang efektif. Kepercayaan berkaitan dengan sejumlah standar etika, seperti kejujuran, kepedulian, serta kebijaksanaan. Saat kepercayaan publik meningkat, maka komunikasi pun semakin mudah, cepat, dan efektif.

Komunikasi krisis bakal semakin efektif saat komunikator memperhatikan salah satu unsur etika, yakni kepedulian atau empati. Komunikasi empati merupakan bentuk tertinggi dalam komunikasi, yaitu komunikator lebih dulu memahami karakter dan peran komunikan. Menjelaskan maksud dan harapan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan dalam komunikasi empati. Komunikator harus menyatakan harapan secara eksplisit, memperlihatkan integritas pribadi, dan berkata jujur dalam kondisi apapun. Sebab tidak ada kerja sama tanpa kepercayaan.

Rasa hormat, saling menghargai, empati, keterbukaan, dan sikap rendah hati merupakan dasar dari etika berkomunikasi yang harus dipertahankan. Empati dan saling menghargai memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sesuai kondisi, termasuk krisis. Dalam situasi krisis sangat penting mengetahui kondisi komunikan sebelum berkomunikasi. Dengan demikian nantinya pesan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan penerima.

Pesan Kunci

Etika komunikasi empati juga bisa diterapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 untuk menjangkau masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan media sosial. Tidak dapat dimungkiri, media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi sarana komunikasi yang cukup efektif di era digital.

Media sosial bisa menjadi saluran untuk menyampaikan informasi sekaligus berinteraksi. Dennis McQuail (2010) mengatakan media sosial merupakan wujud media baru yang beradaptasi pada sistem publikasi dan peran audiens. Media sosial memungkinkan pengguna memproduksi, menyebarkan, sekaligus mengonsumsi pesan yang bersifat masif.

Media sosial bukan lagi sarana komunikasi antarpribadi, tetapi bisa menjadi saluran komunikasi massa. Tetapi pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada khalayak harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memicu hoaks.

Itulah sebabnya etika dalam komunikasi krisis melalui media sosial yang dilakukan pemerintah perlu diperhatikan dengan cermat. Jika tujuannya mendapatkan kepatuhan masyarakat, maka sampaikan pesan yang mudah diterima semua kalangan. Pahami kondisi psikologis masyarakat di tengah pandemi yang rentan stres bahkan depresi karena segala keterbatasan dalam beraktivitas meski Covid-19 adalah sesuatu yang baru dan memerlukan penanganan cepat.

Isi pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran harus dipertimbangan, sehingga tidak memperkeruh suasana. Dengan demikian sangat penting bagi pemerintah membuat perencanaan komunikasi krisis yang baik dan beretika agar tujuan komunikasi untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang diinginkan tercapai.

Pada akhirnya, kerja keras pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 sampai sejauh ini patut diacungi jempol. Banyak pelajaran penting dan berharga dari Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Virus corona penyebab Covid-19 memang sangat cepat menyebar hingga menyebabkan kepanikan.

Apalagi sampai saat ini obat untuk mengatasi Covid-19 belum ditemukan. Tetapi ada cara terbaik untuk meredam kepanikan akibat persebaran virus corona, yakni dengan komunikasi krisis yang efektif dan beretika. Empati, kejujuran, serta keadilan, menjadi kunci komunikasi krisis untuk menciptakan kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan rakyat dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho