Buruk pembinaan, lahirlah naturalisasi

Indonesia adalah contoh buruk soal pembinaan, nyaris dalam berbagai hal. Di kancah birokrasi, PNS sebagai pelayan publik masih dicitrakan sebagai sosok yang kurang profesional, kurang sigap dan kurang disiplin. Sekda Solo Budi Suharto, belum lama ini, mengakui 50% PNS di lingkup Pemkot Solo menderita sakit Kudis (kurang disiplin), Kurap (kurang rapi) dan TBC alias tidak bisa computer. Nah, ini berarti negara kurang mampu menyiapkan sistem yang sanggup membina aparaturnya untuk profesional dan disiplin.

Panggung demokrasi kita juga memperlihatkan bahwa proses pembinaan kader-kader partai tidak jalan. Para artis, public figure atau pengusaha ditarik-tarik untuk bermain politik, entah dengan alasan sebagai vote getter, memperkuat logistik partai atau karena alasan lain.

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Akibatnya, kader yang lebih lama berjuang, yang asli binaan partai dan lebih loyal, terpaksa meminggir. Sistem suara terbanyak bagi calon legislatif juga membuat pembinaan kader politik seperti dikebiri. Maka, yang terjadi adalah kemunculan tokoh-tokoh dadakan, mentah, instan dan kurang membumi. Kelak, mungkin akan terjadi bahwa partai itu tidak penting, karena yang penting adalah figur. Nah lho, partai politik sebagai agen penyalur pemegang kekuasaan negara tidak menciptakan sistem pembinaan yang baik. Politik yang terjadi lebih mengarah pada praktik bahwa politik adalah uang.

Di dunia olahraga, negeri tercinta ini juga terbukti gagal melakukan pembinaan. Di cabang tenis misalnya, pada era Yayuk Basuki, Indonesia adalah salah satu macan Asia. Kita berada di atas level India, Thailand, China, Jepang dan Korea Selatan, apalagi Taiwan. Tapi setelah Yayuk mundur karena faktor umur, tidak ada pengganti yang mendekati kemampuan dan prestasi Yayuk. Terakhir, Yayuk malah kembali bermain di Asian Games Beijing yang baru saja berakhir. Yayuk terpaksa diminta tampil, meski usianya sudah 40 tahun. Di cabang bulutangkis, setelah era Susi Susanti, Indonesia tak lagi punya pemain tunggal putri yang disegani. Dulu di era Susi, kita mempunyai banyak pemain putri kaliber dunia. Para pemain dari Thailand, India, Malaysia dan Taiwan berada jauh di bawah kita. Prestasi Susi cs hanya bisa didekati oleh China atau Korea Selatan. Sekarang, para pemain kita menjadi langganan pecundang. Jangankan dengan China atau Korea Selatan, dengan Malaysia atau Thailand pun, pemain kita sering kalah.

Anehnya, praktik jual beli pemain di arena Pekan Olahraga Nasional (PON), misalnya, justru marak, seolah puncak prestasi atlet hanya di ajang nasional. Daerah malas membina atlet dan lebih memilih membeli pemain “jadi”. Hasilnya, jika dulu Indonesia selalu menjadi raja di arena Sea Games, sekarang prestasi itu tinggal mimpi.

Ini berarti para pembina olahraga kita tidak mampu melakukan sistem pembinaan pemain secara baik. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh para pembina dan pengurus olahraga banyak didominasi kalangan politikus atau birokrat, bukan dari kalangan profesional yang mengerti benar bagaimana organisasi olahraga dikelola.

Cabang sepak bola, yang merupakan cabang olahraga paling populer di Tanah Air, juga menunjukkan kecenderungan setali tiga uang atau sama saja.

Tanpa bermaksud mengurangi rasa bangga pada sukses Timnas Indonesia yang tampil gemilang di arena Piala AFF 2010, sukses Timnas sebagian karena kebijakan naturalisasi pemain, menarik pemain asing yang memenuhi syarat untuk bermain di Timnas.

Setelah menaturalisasi Christian Gonzales, PSSI kini sedang dalam proses melakukan hal yang sama untuk lima pemain impor atau semi impor. Apa yang dilakukan PSSI, sebagian didorong oleh kegagalan proses pembinaan yang berujung pada minimnya prestasi Timnas. Jika tidak hati-hati, kebijakan naturalisasi bisa semakin memperparah buruknya pembinaan sepak bola yang selama ini tidak digarap secara profesional oleh PSSI.

Bahkan jangan-jangan, kelak di semua lini kita perlu melakukan praktik naturalisasi dengan segala jenisnya karena kegagalan kita mempertahankan prestasi dan kegagalan dalam pembinaan.

Pertanyaannya, mengapa kita kurang mempunyai tradisi pembinaan yang baik? Mengapa kita tak punya tradisi menjaga prestasi dengan baik?

Motivator papan atas, Andrie Wongso, di Gedung PMS, belum lama ini, melepas sebuah cerita yang berbau satire. Kata dia, Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang ramah-tamah. Sedangkan Jepang, dikenal sebagai bangsa yang disiplin. Walaupun pada kenyataannya, masyarakat Jepang juga dikenal ramah kepada orang asing.

“Mungkin beda ceritanya jika kita ini, Bangsa Indonesia, sejak dulu membiasakan disiplin, lalu dikenal sebagai bangsa yang disiplin,” kata Andrie Wongso.

Meski disampaikan dengan gurauan, namun ungkapan Andrie Wongso benar adanya. Disiplin dan konsistensi, memang menjadi barang mahal di negeri ini. Meski tetap saja ada lembaga atau institusi yang sanggup bertahan lama dalam level tinggi, namun secara keseluruhan, contoh-contoh di atas menunjukkan masyarakat dan negara kita kurang mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih.

Perlu terobosan kebijakan yang dilakukan secara spartan dan lama, disertai dengan pendekatan kebudayaan yang masif, didorong dengan kampanye besar-besaran untuk membangkitkan semangat disiplin dan konsistensi di berbagai lini. Atau kita hanya akan menjadi bangsa kelas dua, bangsa penonton.

Suwarmin

Wartawan SOLOPOS