Buruh Sebut UU Ciptaker Belum Efektif Cetak Lapangan Kerja

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mempertanyakan efektivitas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memastikan serapan tenaga kerja.

 Ilustrasi tenaga kerja di Jateng. Pada 2021, UMP Jateng ditetapkan naik 3,27 persen.  (Solopos/Nicolous Irawan)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga kerja di Jateng. Pada 2021, UMP Jateng ditetapkan naik 3,27 persen. (Solopos/Nicolous Irawan)

Solopos.com, JAKARTA — Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mempertanyakan efektivitas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memastikan serapan tenaga kerja terjamin di tengah kenaikan investasi.

Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar mengatakan kalangan buruh belum melihat realisasi serapan tenaga kerja setelah implementasi undang-undang sapu jagat itu. Padahal, UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi sembari memperluas kesempatan lapangan kerja di dalam negeri.

PromosiRaih GPTW, Telkom Jadi Dream Job Bagi Pencari Kerja di Indonesia 

“Sampai saat ini belum terealisasi karena kita dihadapi Covid-19 itu yang menjadi alasan pemerintah, memang ini harus diuji lagi saat pandemi mulai menurun,” kata Timboel melalui sambungan telepon, Kamis (25/11/2021) seperti dilansir Bisnis.com.

Timboel meminta pemerintah untuk konsisten menjalan seluruh ketentuan yang ada di dalam UU Cipta Kerja. Timboel mengatkaan UU Cipta Kerja itu sudah memberi komitmen untuk mempermudah investasi di dalam negeri untuk mengoptimalkan serapan kerja.

“Kalau gagal juga untuk membuka lapangan kerja, angkatan kerja tetap defisit berarti undang-undangnya ada tetapi pemerintah tidak menjalankan undang-undang, ini yang harus dievaluasi,” kata dia.

Baca Juga: Catat, Ini Tips Cari Cuan di Medsos Ala Emil Dardak dan Arumi Bachsin

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menerangkan terjadi penyusutan serapan tenaga kerja hingga 70 persen setiap tahunnya di tengah tren kenaikan investasi selama enam tahun terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kenaikan investasi itu bersifat padat modal dan mengarah pada digitalisasi industri padat karya.

“Investasi naik dua kali lipat tapi jumlah penyerapannya menyusut 70 persen, dengan demikian Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia tidak efisien, banyak investasi yang masuk itu hanya dinikmati oleh sedikit orang,” kata Hariyadi saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, investasi saat ini dihadapkan pada biaya investasi yang tinggi hingga lemahnya daya saing Indonesia terkait dengan penyerapan modal yang masuk. Hal itu bisa dilihat dari tingginya ICOR dalam negeri. ICOR menjadi salah satu parameter untuk menunjukkan tingkat efisien investasi di suatu negara.

Baca Juga: Serapan Naker Anjlok, Pakar: Investor Hindari Kerumitan Pasar Naker

“Pada era 2015 hingga 2019, rerata ICOR Indonesia tercatat sebesar 6,5 persen atau lebih besar dari periode sebelumnya yang berada di kisaran 4,3 persen,” kata Hariyadi saat menggelar konferensi pers, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Dia menambahkan ICOR Indonesia pada tahun 2019 berada di posisi 6,77 persen atau naik dari capaian 2018 sebesar 6,44 persen. ICOR itu relatif tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang mendekati kisaran angka ideal sebesar 3.

Selain itu, dia mengatakan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia belum menunjukkan tren perbaikan. Menurut dia, penciptaan lapangan kerja relatif berat di tengah pandemi Covid-19. Misalkan tahun 2013, setiap Rp1 triliun investasi dapat menyerap mencapai 4.594 tenaga kerja. Akan tetapi, investasi setiap Rp1 triliun pada tahun 2019 hanya menyerap 1.438 orang.

“Dikarenakan investasi lebih bersifat padat modal dan penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga kerja di sektor manufaktur,” tuturnya.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

+ PLUS 5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

UU Buggery yang disahkan parlemen Inggris pada masa pemerintahan Henry III pada 1533 menyatakan homoseksual merupakan perbuatan ilegal. Lima abad kemudian, tepat pada 17 Juli 2013, Inggris melegalkan pernikahan sesama jenis melalui reformasi undang-undang.

Berita Terkini

Investasi di GOTO Bukan Cari Cuan tapi untuk Prospek ke Depan

Dengan bergabungnya perusahaan dalam ekosistem GoTo, diharapkan bisa memperluas kolaborasi dan kerjasama strategis yang semakin meningkatkan value added bagi kedua belah pihak.

Peluang Bisnis yang Cocok untuk Anak Muda

Ada berbagai ide usaha yang cocok untuk anak muda. Bisnis-bisnis itu tidak hanya populer, tapi juga punya peluang keuntungan yang besar.

Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Naik Kapan? Ini Penjelasan Menkeu

Pemerintah menegaskan kenaikan tarif dasar listrik atau TDL bagi pelanggan 3.000 Volt Ampere (VA) ke atas bertujuan menjaga daya beli masyarakat.

The Sunan Hotel Solo Kembali Sabet Travelers’ Choice Award 2022

Travelers’ Choice Award 2022 merepresentasikan prestasi The Sunan Hotel Solo yang mampu mempertahankan konsistensi dan kualitas pelayanan terhadap para tamu.

Keran Ekspor CPO Dibuka, Pengusaha Tunggu Regulasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) masih bersiap karena menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan terkait regulasi dari domestic market obligation (DPO) dan domestic price obligation (DPO).

The Alana Surabaya Ikut Memeriahkan HUT ke-729 Kota Surabaya

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-729 Kota Surabaya, The Alana Surabaya mengajak tamu untuk bernostalgia serta menjelajahi wisata dan kuliner khas Kota Surabaya.

NeutraDC, Momentum Tepat Telkom Kembangkan Bisnis Data Center

Bisnis data center melalui NeutraDC milik Telkom merupakan momentum tepat untuk menjadikan perusahaan Digital Telco Company yang ikut mendorong kemajuan ekonomi digital nasional.

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Minyak Goreng Kemasan dan Curah Turun?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Lantas apakah kebijakan itu memengaruhi harga minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan?

Indef: Pemerintah Harus Beri Kepastian Pembayaran Kompensasi BBM

Peneliti Indef menyatakan pemerintah harus segera memberi kompensasi kepada Pertamina terkait subsidi BBM dan elpiji yang saat ini telah mencapai Rp300-an triliun

Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Bukti Kehadiran Pemerintah

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penambahan subsidi energi yang diajukan Menkeu sebagai bukti kehadiran pemerintah di masyarakat.

Pengembang Sepakat Tunda Kenaikan Harga Rumah Nonsubsidi, Ini Alasannya

Ketua Umum REI Paulus Totok Lusida mengatakan para anggotanya sudah sepakat untuk menahan harga jual rumah nonsubsidi hingga pada akhir tahun ini.

Alhamdulillah, Harga Tandan Buah Segar Sawit Merangkak Naik

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan TBS di tingkat petani, baik swadaya maupun plasma (bermitra), sudah mulai bergerak positif meskipun masih sedikit kenaikannya.

Akhir Pekan, Rupiah Menguat di Posisi Rp14.642 Per Dolar AS

Kurs rupiah menguat pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (20/5/2022). Penguatan juga terpantau pada beberapa mata uang lain di kawasan Asia.

GOTO Tawarkan Private Placement, Nominal Per Lembar Saham Rp1

Penambahan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 118.436.392.950 lembar saham seri A atau maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan yang berjumlah 1,18 triliun lembar saham

Juni 2022 Harga Rumah Subsidi Naik 7 Persen, Begini Respons REI

REI belum bisa memastikan apakah harga rumah subsidi naik 7 persen pada Juni 2022 karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).