Ketua KPK, Firli Bahuri, saat di Surabaya, Kamis (9/1/2020). (Antara)

Solopos.com, MAKASSAR -- Santer beredar isu tentang keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku di wilayah Sulawesi Selatan sejak 7 Januari 2020 sekembalinya dari Singapura. Terakhir, Harun yang kini menjadi buronan KPK dikabarkan berada di Kabupaten Toraja.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum menerima informasi terkait keberadaan Harun. Dia bahkan menyatakan belum mampu mendeteksi posisi Harun Masiku meski telah beredar sejumlah informasi soal keberadaan kader PDIP tersebut.

"Sampai hari ini belum ada informasi itu. Kalau sudah tahu tempatnya, pasti akan kita datangi dan kita tangkap," kata Firli saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Kamis (23/1/2020).

Firli mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk menangkap Harun Masiku yang diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap tersebut untuk memuluskan dirinya menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Kendati demikian, ketua komisi antirasuah itu mengaku tidak menutup ruang bagi siapapun yang memberikan informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Firli mengaku telah melakukan imbauan kepada masyarakat maupun keluarga jika saja mengetahui tentang Harun.

"Kami juga tegaskan kepada tersangka supaya segera menyerahkan diri, karena kapanpun dia pasti akan kita cari dan akan kita tangkap," jelas Firli.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo menyatakan Harun Masiku telah masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK. Karena itu, secara teknis Polda Sulsel tidak akan menginfokan jika ikut melakukan pencarian. Menurut Ibrahim, hal itu akan mengahambat proses penangkapan tersangka.

"Biasanya kalau ada progres, KPK akan menginformasikan setelah ada penangkapan. Sebelum penangkapan pasti silent," kata Ibrahim.

Terkait informasi keberadaan Harun Masiku di wilayah Sulsel, Ibrahim menyebut isu masih bersifat umum. Itu termasuk informasi tentang Harun yang sebelumnya berada di rumah istrinya di Kabupaten Gowa. Ibrahim mengatakan, siapapun bisa menginfokan baik KPK sendiri, masyarakat umum, maupun kepolisian.

"Soal kabar keberadaan buron sekarang di Toraja, itu juga masih isu. Tapi kita sudah informasikan untuk lidik. Tapi kan tentu tidak diinfokan, karena tertutup, kalau diinfokan ke publik kan malah salah," katanya.

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten