Solopos.com, WONOGIRI -- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyatakan tak akan menyisipkan anggaran tertentu pada APBD 2020 perubahan untuk kepentingan pemenangannya di Pilkada 2020.
Calon bupati dari PDIP tersebut bahkan mempersilakan warga turut mencermati dan mengawal pembahasan rancangan APBD perubahan di DPRD.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Bupati yang akrab disapa Jekek itu memastikan pengelolaan perubahan anggaran 2020 bersih dari praktik selip menyelipkan anggaran untuk kepentingan pribadinya di Pilkada 2020.
Banyak Cagar Budaya di Kawasan Terdampak Tol Solo-Jogja, BPCB Terjunkan Tim Ke Klaten
Masyarakat tak perlu khawatir karena tata kelola anggaran akan selalu diawasi lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK akan mengaudit pengelolaan anggaran.
Apabila ada anggaran yang mencurigakan, BPK pasti menemukannya. Setiap mengaudit BPK memberi rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan. Bupati pun tak ingin mempertaruhkan sistem akuntabilitas kinerja Pemkab Wonogiri yang selama ini dinilai baik oleh pemerintah pusat.
“Penyelenggaran pengelolaan anggaran yang tepat dan sesuai harapan publik selalu menjadi komitmen saya. Toh publik pun boleh mengontrol,” kata Bupati.
10 Berita Terpopuler: 7 Kecamatan di Grobogan Berubah dari Zona Merah ke Zona Kuning
Bukan Karena Yakin Menang
Dia menegaskan dirinya tak memiliki kepentingan pribadi dalam mengelola anggaran APBD 2020 perubahan.
Bukan karena merasa percaya diri bakal memenangi Pilkada 2020, tetapi Bupati Jekek sejak awal ingin anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Wonogiri secara menyeluruh. Hal itu sebagaimana diimplementasikan dalam program prioritas.
Jauh-Jauh ke Indonesia, Cewek Blonde Ini Batal Syuting Porno Gegara Tak Dapat Izin
Bupati menilai dengan merealisasikan program yang berpihak pada rakyat dengan sendirinya rakyat tahu siapa yang layak dipilih. Untuk menentukan sikap pada pilkada, 9 Desember 2020, masyarakat akan mempertimbangkan apa yang dirasakan selama empat tahun terakhir.
“Tidak perlu menyelip-nyelipkan anggaran. Ketika program-program yang dilaksanakan legitimate, sesuai harapan publik, publik bisa menilai sendiri,” imbuh Bupati.
Ketua Komisi I DPRD Wonogiri, Bambang Sadriyanto, melalui laporan tertulis meminta Pemkab Wonogiri mengoptimalkan pemanfaatan belanja tak terduga. Hal itu agar sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tidak besar pada akhir tahun anggaran 2020.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
