Bupati Sukoharjo Tiba-Tiba Minta Maaf, Ada Apa?

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan permohonan maaf terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

 Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Espos/Indah Septiyaning W.)

SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Espos/Indah Septiyaning W.)

Solopos.com, SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan permohonan maaf terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terutama kepada para pelaku usaha. Pemkab Sukoharjo mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pemerintah mengambil kebijakan penerapan PPKM Darurat untuk menekan mobilitas masyrakat dan membatasi aktivitas usaha demi menahan laju persebaran pandemi Covid-19. Beragam kebijakan saat penerapan PPKM Darurat dinilai memberatkan para pekerja sektor informal. Penerapan PPKM Darurat membikin babak belur sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) lantaran pengetatan pembatasan aktivitas usaha.

Baca Juga: Penyekatan di Karanganyar Berakhir, Akses Seluruh Jalan Sudah Dibuka

“Bukannya pemerintah melarang atau mempersulit masyarakat atau pelaku usaha namun demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Kami juga meminta maaf atas kekurangnyamanan lantaran tak bisa beraktivitas leluasa terutama pelaku usaha,” kata Bupati Etik Suryani di sela-sela meninjau kegiatan vaksinasi massal di Kantor DPD Partai Golkar Sukoharjo, Senin (26/7/2021).

Orang nomor satu di Pemkab Sukoharjo itu mengajak seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan bahu-membahu dalam pengendalian pandemi Covid-19. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Bupati menyampaikan pemerintah tak bisa sendirian dalam pengendalian pandemi Covid-19. Butuh dukungan para stakeholder dan elemen masyarakat dalam menggenjot upaya 3T yakni tracing, testing, dan treatment. Begitu pula program vaksinasi yang digulirkan pemerintah harus direspon positif oleh masyarakat untuk mewujudkan herd immunity.

“Saya mengajak masyarakat nyengkuyung aturan pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ini aturan ya harus dilaksanakan dan tegas dalam penegakkan protokol kesehatan,” ujar dia.

Baca Juga: Nekat Balap Liar di Mojosongo Solo, 16 Pemuda Diciduk Polisi

Disinggung ihwal perpanjangan masa penerapan PPKM Level 4, Etik menyampaikan langsung menindaklanjuti beragam kebijakan yang diatur dalam PPKM Level 4. Pemerintah pusat memberi kelonggaran atau relaksasi terhadap pelaku usaha kuliner dengan catatan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Relaksasi aktivitas usaha harus diiringi dengan kedisplinan para pelaku usaha dalam menjalankan protokol kesehatan. “Kami tegak lurus instruksi dari pemerintah pusat. Mungkin dibuka secara perlahan-lahan seperti warung makan dan diperbolehkan melayani makan ditempat maksimal tiga orang. Ini harus dipatuhi benar-benar oleh pelaku usaha. Seandainya ada yang melanggar bakal ditindak tegas,” ujar dia.

Berita Terkait

Berita Terkini

Setelah Semanggi, Giliran Rumah Warga Eks HP 10 Tipes Solo Siap-Siap Dibongkar

Rumah warga di lahan eks HP 10 di Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Solo, bakal dibongkar untuk program Kotaku.

Gibran soal Gaji Wali Kota Solo: Bukannya Tidak Diambil, Tapi...

Gibran Rakabuming Raka mengakui gaji sebagai Wali Kota Solo memang tidak besar dan ia tetap mengambilnya untuk sejumlah keperluan.

Digitalisasi dan Inovasi Jadikan Bisnis Makin Sehat, Makin Cepat, Makin Dekat

Berkat digitalisasi di masa pandemi sejumlah pelaku usaha mengaku bisnis mereka makin sehat, makin cepat, makin dekat.

Tertabrak Truk di Jalan Solo-Sragen, Pasutri Meninggal, Anak Patah Tulang

Pasutri yang memboncengkan seorang anak laki-laki meninggal dunia akibat tertabrak truk di jalan Solo-Sragen wilayah Masaran, Sragen.

Jemput Rezeki, 6 Dalang Boyolali Ngamen Bareng dari Rumah ke Rumah Warga

Sejumlah dalang dari Boyolali ngamen dari rumah ke rumah warga yang mau nanggap demi menjemput rezeki dan mengobati kerinduan penggemar.

Pemkot Solo Fasilitasi Pengajuan QR Code PeduliLindungi, Begini Prosedurnya

Pemkot Solo membantu memfasilitasi kalangan pelaku usaha dan kantor instansi yang ingin mendapatkan QR Code PeduliLindungi.

Berbulan-Bulan Tutup, Pengelola Objek Wisata Air Klaten Kewalahan Biayai Perawatan

Pengelola objek wisata air di Kabupaten Klaten khawatir tak lagi bisa menanggung biaya perawatan jika tak segera menerima pengunjung.

Pemkab Sragen Beli Lahan Rp9 Miliar untuk Bangun Kantor, Legislator Soroti Urgensinya

Pemkab Sragen membeli lahan seharga Rp9 miliar untuk membangun gedung perkantoran baru pada 2022 mendatang.

Banyak Pemohon BPUM di Wonogiri yang Tak Lolos, Ternyata Ini Penyebabnya

Banyak pemohon BPUM di Kabupaten Wonogiri yang tak lolos karena adminitrasi yang disetorkan tidak sesuai dengan ketentuan.

RSUD Ngipang Solo Bakal Dibangun 6 Lantai, Apa Saja Fasilitasnya?

Pemkot Solo berencana mengembangkan RSUD Ngipang dengan membangun gedung setinggi enam lantai di lahan belakang rumah sakit.

Pelaku Perusakan SDN di Wonosamodro Boyolali Belum Terungkap, Ini Penjelasan Polisi

Pelaku kasus perusakan bangunan SDN 2 Gunungsari, Wonosamodro, Boyolali, belum terungkap setelah penyelidikan sekitar tiga pekan.

Ngeri! Penambang Pasir Sragen Kerap Temukan Tengkorak Manusia di Bengawan Solo

Sejumlah penambang pasir di Kedungupit, Sragen, kerap menemukan tengkorak manusia saat melakukan aktivitas penambangan.

Waduuuh! Ratusan Pemohon BPUM di Wonogiri Terindikasi Usahanya Abal-Abal

Ratusan pemohon program bantuan untuk pelaku usaha mikro (BPUM) 2021 di Kabupaten Wonogiri terindikasi usahanya abal-abal.

Ketua Tikus Pithi Ingin Rombak Sistem Pendidikan dengan Penjurusan Anak Sejak Dini

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, menilai sistem pendidikan nasional perlu dirombak denga mengakomodasi penjurusan sejak dini.

Dahsyatnya Bakso Tumpeng Merapi Glodogan Klaten, Lelehan Sambelnya Meledak di Mulut

Warung di Glodokan, Klaten Selatan, Klaten, menjual bakso unik dengan bentuk seperti tumpeng dan lelehan sambel seperti lava Gunung Merapi.