Solopos.com, SRAGEN—Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengusulkan untuk membuat konser amal atau gala gathering dengan mengundang perusahaan-perusahaan di Sragen untuk menggalang dana PMI Sragen.
Bupati menginginkan Bulan Dana PMI itu tidak sekadar seremonial tetapi harus dipikirkan cara dan metode lain yang lebih efektif untuk mencapai target Rp1,8 miliar di 2024.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Yuni, sapaan Bupati, melihat upaya (effort) untuk mencapai target dana PMI Sragen di 2024 ini lebih berat sehingga perlu dipikirkan cara dan metodenya. Dia mengatakan penggalangan dana PMI itu bukan sekadar jual kupon Rp3.000/lembar ke masyarakat.
“Seperti diketahui bersama semua pelayanan publik dari level kabupaten sampai kecamatan itu zero pungutan atau tidak ada administrasi sedikit pun. Kemudian sekarang ada sumbangan PMI? Metode yang berbeda itu bisa lewat gala dinner atau gathering perusahaan-perusahaan besar. Bisa juga mengalang dana dengan mengundang penyanyi kayak konser amal,” ujar Yuni yang juga Ketua Umum Bulan Dana PMI Sragen.
Yuni menyampaikan ketika kupon PMI itu diserahkan ke rumah sakit (RS) dan pasien dengan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka hal itu menjadi paradoks. Hal ini lantaran biasanya pasien BPJS tidak perlu keluar uang sepeser pun saat keluar dari rumah sakit. Namun ketika tiba-tiba ada tagihan bulan dana PMI, maka tentu jadi paradoks.
Dia melanjutkan kehadiran stand PMI di bandara untuk galang dana dari masyarakat juga tidak mampu menarik perhatian orang untuk datang menyumbang. Demikian pula ketika PMI buka stand di car free day (CFD), kata dia, juga jarang ada yang berkunjung ke stand PMI untuk menyumbang dana.
Ketua PMI Sragen, Ismail Joko Sutresno, menyampaikan mungkin ke depan PMI tidak menarik dana lewat Bulan Dana PMI tetapi diambilkan dari corporate atau perusahaan besar dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. “Kami akan diskusikan lebih lanjut. Seperti di Solo itu, PMI tidak menarik dana masyarakat karena dana dari corporate besar. Sragen berbeda. PMI tanpa bulan dana tidak bisa hidup. Sementara anggaran dari APBD atau APBN tidak dapat,” ujarnya.
Dia menerangkan dana dari masyarakat itu sebenarnya kembali ke masyarakat dalam bentuk lain, seperti kegiatan sosial, operasional markas, dan seterusnya. Dia mengatakan sebenarnya sudah ada dana corporate social responsibility (CSR) tetapi belum optimal.
“Jadi PMI, Bupati, dan CSR akan berembuk. Selama ini dana PMI itu sudah diaudit dari kantor akuntan publik setiap tahun. Hasilnya bersih tidak ada catatan. Laporan dana PMI ini juga dilaporkan sampai ke Kementerian Keuangan [Kemenkeu] dan juga dikirim ke Bupati dan Gubernur,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
