Bupati Sragen Ungkapkan Kejengkelan Saat Rapat Virtual Dengan Gubernur, Ada Apa Ya?

Solopos.com, SRAGEN -- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengungkapkan kejengkelannya dalam rapat virtual dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (21/6/2021).

Hal itu terkait prosedur pencairan anggaran refocusing sebesar 8% dari dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) senilai Rp79,845 miliar untuk penanganan Covid-19 yang berbelit.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hingga saat ini, anggaran tersebut baru terserap 1,18%. Pencairan dana refocusing tersebut tidak seperti prosedur pencairan dana refocusing pada 2020 yang rumah anggarannya ada di belanja tidak terduga (BTT). Prosedur yang berbelit dan lama itu yang membuat Bupati Sragen Yuni jengkel dan menyampaikannya saat rapat bersama Gubernur Jateng.

Baca Juga: 6 Fakta Seputar PG Mojo Sragen Yang Sudah 138 Tahun Beroperasi

“Kalau rumahnya BTT itu kuasa pengguna anggaran [KPA} ada di Sekda [Sekretaris Daerah]. Mau butuh apa-apa cepat. Review cukup di Inspektorat dan Kejari. Sekarang KPA ada di masing-masing dinas. Mau mbenerin ini dan itu harus lewat Perkim [Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman]. Lama sekali” kata Yuni kepada wartawan seusai rapat.

Yuni mencontohkan saat hendak membeli tempat tidur untuk pasien Covid-19 sebanyak 100 unit, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Hargiyanto butuh waktu 1,5 bulan.

“Saya jengkel. Tadi pagi saya perintahkan Sekda, kalau beli bed [tempat tidur] lama dan prosedurnya kayak gini, tuku [beli] dipan saja. Ambil uang UPTPK [Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan] Rp100 juta! Belikan dipan! Tadi ke pengrajin, harga dipan Rp700.000/unit, tinggal dibelikan kasur lalu ditaruh di Technopark dan Kragilan, Gemolong. Tapi sampai kapan begini ini?” ujarnya.

Baca Juga: 3 Hari Tak Keluar Rumah, Warga Kalijambe Sragen Ditemukan Sudah Meninggal

Insentif Nakes

Seusai rapat dengan Gubernur Jateng, Bupati Sragen Yuni menyampaikan bagaimana kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 itu agar bisa secepatnya cair. Yuni sempat menanyakan perihal lamanya penyerapan anggaran itu kepada Kepala DKK Sragen.

“Kenapa lambat? Karena insentif nakes [tenaga kesehatan] untuk pekan ini cair Rp3,8 miliar. Lalu kapan? Apalagi yang kurang? ‘Administrasi yang diperlukan, nanti siang laporan’ begitu katanya. Jengkel saya, urusan kayak gini ora ndang-ndang [tidak segera-segera] karena prosedurnya yang berbelit-belit. Padahal Sragen zona merah,” terangnya.

Bupati melanjutkan untuk bantuan sembako bagi keluarga pasien Covid-19 saja harus minta bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kembali lagi, Yuni mempertanyakan mau sampai kapan prosedur seperti ini akan dilakukan.

Baca Juga: Fakta Menarik PG Mojo Sragen, Ternyata Pernah Diminta Tutup Oleh Eks Wapres Jusuf Kalla

Yuni mengatakan lambat laun dana refocusing itu harus segera cair. Sementara itu, Kepala DKK Sragen, Hargiyanto, menyampaikan honor nakes itu sedang dalam proses karena ada peralihan sumber honorarium dari semuaKementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah.

Honorarium nakes puskesmas dan RSUD menjadi beban Pemkab Sragen dengan menggunakan dana refocusing itu. “Kebijakan itu baru ada. Sehingga kami menyiapkan regulasinya dulu. Kami harus hati-hati dalam pencairan dana itu. Kalau nakes swasta langsung dari Kemenkes,” ujarnya.