Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengadu ke Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen, soal kemiskinan di wilayahnya. Bupati mengatakan upaya pengentasan kemiskinan yang sedemikian masif di Sragen ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan 1% pun.
Ironisnya, angka kemiskinan di Sragen justru naik dari angka 13,38% pada 2020 menjadi 13,83% pada 2021.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Aduan Bupati itu disampaikan kepada Wagub Jateng saat berkunjung ke wilayah Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Sragen, untuk meresmikan Jembatan Sepan, Kamis (27/1/2022) siang. Bupati menerangkan kemiskinan di Sragen masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Baca Juga: Bappeda Sragen Pertanyakan Sedikitnya Jumlah Sampel Susenas 2021
Yuni, sapaan akrabnya, menyebut angka pertumbuhan ekonomi, indeks perspektif gender, dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Sragen berada di atas rata-rata Provinsi Jateng. Namun, hal itu tak sejalan dengan angka kemiskinan yang justru makin meningkat.
“Ketika melihat data kemiskinan di Sragen yang naik pada 2020-2021, dari 13,38% menjadi 13,83%, rasanya makdeg. Di Soloraya, kami menjadi daerah paling miskin. Kami membuat road map untuk menurunkan kemiskinan itu. Kami juga berkunjung ke Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen maupun BPS Provinsi Jateng. Kami minta BPS memaparkan bagaimana problem di Sragen dan kenapa masih masuk zona merah kemiskinan di Jawa Tengah,” ujar Yuni.
Tanya BPS
Saat ke BPS itu, Yuni juga minta petunjuk agar dana miliaran rupiah yang sudah digelontorkan untuk penanggulangan kemiskinan itu bisa membuahkan hasil. Yuni bertanya tentang manajemen survei di BPS.
Baca Juga: Angka Kemiskinan di Sragen Terus Naik, Kini Mencapai 13,83%
“Ternyata responden dalam surveinya BPS itu hanya 10-20 responden per kecamatan padahal penduk di Sragen itu di atas 1 juta jiwa,” ujarnya.
Atas dasar itulah, Yuni mengambil langkah untuk menggerakan semua potensi di Sragen, termasuk menggerakkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lazismu, Lazisnu, dan corporate social responsibility (CSR) untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Bank Jateng Sragen telah menyumbang Rp1 miliar untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Tetapi semua itu kok enggak menggerakan 1% pun penurunan angka kemiskinan. Atas dasar itulah, kami di Sragen meminta dawuh [perintah] dari Pak Wagub, apa yang harus kami lakukan?” ujar Yuni.
Baca Juga: 51 Desa di Sragen Miskin Ekstrem, 25 Desa Jadi Contoh Penanganan
Yuni melanjutkan, pembangunan jembatan dan pembangunan RTLH yang dilihat Wagub di Bonagung, Tanon, ini pun bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Yuni meminta Pemerintah Provinsi Jateng tetap meneruskan program pendampingan desa-desa miskin di Sragen supaya keluar dari zona merah kemiskinan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jateng, A.R. Hanung Triyono, memastikan pihaknya tahun ini masih akan mendampingi desa-desa miskin di Sragen. Pendampingan akan difokuskan di Desa Ketro, Tanon, dan Gabugan di Kecamatan Tanon.
“Di Bonagung, kami menggunakan dana CSR membangun 10 unit RTLH dengan pagu Rp15 juta per rumah. Setiap warga yang dibantu RTLH selalu ada swadaya. Termasuk bantuan jamban satu unit senilai Rp5 juta serta jembatan penghubung antardukuh senilai Rp204 juta. Jembatan ini kalau dikerjakan murni bisa menelan dana Rp300 juta. Semua dikerjakan swadaya,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
