Klaten (Solopos.com) – Bupati Klaten, Sunarna menyatakan tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS) menyedot alokasi belanja paling tinggi. Saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (18/7/2011), Bupati mengatakan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan mutlak dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan Kabupaten Klaten pada 2-3 tahun mendatang.
Dia mengakui, jumlah tenaga guru PNS di Klaten cukup tinggi yakni mencapai sekitar 13.000 orang. Namun, dia juga mengakui, Kabupaten Klaten masih membutuhkan tambahan guru untuk ditempatkan di sekolah dasar (SD). “Kami memiliki 884 SD yang tersebar di 26 kecamatan. Terdapat sejumlah SD yang hanya memiliki guru PNS 4-5 orang. Guru SD justru lebih banyak dari kalangan WB (wiyata bakti-red). Tanpa guru WB, sistem pendidikan di Klaten tidak akan jalan,” terang Sunarna.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Akibat kurangnya jumlah guru di jenjang SD, Sunarna mengaku tidak sependapat jika perekrutan PNS ditiadakan untuk sementara. Akan tetapi, jika peniadaan perekrutan PNS itu dilakukan selain di bidang pendidikan, pihaknya tidak keberatan. “Kalau perekrutan guru dihentikan tentu akan menimbulkan masalah besar dua tahun mendatang. Sebab, jumlah guru pensiun cukup tinggi bisa mencapai 600 orang per tahunnya. Gelombang protes pasti muncul dari sekolah-sekolah yang kekurangan jumlah guru,” tandas Sunarna.
Untuk melakukan efektivitas dan efisiensi di sektor pendidikan, sebenarnya pihak sudah berupaya melakukan regrouping sejumlah SD yang jumlah muridnya relatif sedikit. Akan tetapi, proses regrouping ternyata tidak berjalan lancar lantaran terdapat penolakan dari warga sekitar. “Warga protes karena tempat belajar anaknya jauh dari tempat tinggal mereka kalau jadi di-regrouping. Hal itulah yang menghambat proses selama ini,” kata Sunarna.
Diberitakan sebelumnya, mayoritas APBD kabupaten/kota di Soloraya terserap untuk belanja pegawai, langsung dan tak langsung. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan dalam 2-3 tahun Pemda yang belanja pegawainya lebih dari 60% APBD terancam bangkrut. Berdasar hasil penelitian Fitra dalam keterangan pers menyatakan, 124 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia menganggarkan belanja pegawai hingga di atas 60% dari APBD. Jika kondisi keuangan tersebut dibiarkan berlarut-larut, kebangkrutan diperkirakan mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang. Sebanyak 124 daerah memiliki anggaran belanja pegawai di atas 60% dengan belanja modal hanya 1%-15%. Kabupaten Klaten termasuk daerah yang anggaran belanja pegawainya 70% dari APBD.
mkd
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
