Bupati Klaten ditangkap KPK membuat Mendagri Tjahjo Kumolo sedih.
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Klaten, Sri Hartini. Padahal, dirinya selaku pembina pemerintah daerah (pemda) selalu mengingatkan masalah area rawan korupsi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Setiap mendengar berita OTT dan dapat surat pemeritahuan dari KPK/kejaksaan/kepolisian, saya merasa sedih, prihatin, dan ikut merasa bersalah,” kata Mendagri Tjahjo di Jakarta, Jumat (30/12/2016).
Diberitakan Kemendagri.go.id, Jumat, sudah menganggap para kepala daerah, pimpinan DPRD dan jajaran Kemendagri dari pusat sampai daerah adalah “keluarga besar”-nya. Namun pada tahun ini, kata dia banyak sekali, para pejabat yang menjadi tersangka maupun terjerat OTT KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Bila sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi OTT, maka alat bukti sudah lengkap, khususnya terkait dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli). Meski, kepala daerah dan para pejabat lainnya diyakini sudah berkomitmen, namun tetap ada yang dianggap tidak cermat dan berbuat nekat.
“Saya sering mengingatkan diri saya dan aparat pejabat pusat-daerah, untuk lebih hati-hati dan pahami area rawan korupsi, karena pasti dipantau masyarakat serta penegak hukum,” ujar Tjahjo.
Misal, kata dia seperti masalah perencanaan anggaran, retribusi, pajak, pengadaan barang dan jasa. Lalu, dana hibah bansos, serta pungutan untuk penempatan jabatan seperti dugaan kasus Bupati Klaten, Sri Hartini. Kabar yang beredar OTT tersebut mengenai suap mutasi jabatan.
“Saya merasa prihatin walau yang tidak OTT mungkin asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai keputusan hakim tetap. Tapi kalau OTT pasti proses pemantauan dan penyadapan sudah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) penegak hukum,” ujar dia.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penangkapan Bupati Klaten, Sri Hartini terkait dugaan kasus gratifikasi. Informasi yang berkembang adalah masalah suap mutasi jabatan dengan barang bukti sejumlah uang. KPK juga mengamankan sejumlah pejabat lain yang terlibat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
