Solopos.com, WONOGIRI — Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengungkapkan alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tidak membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 gratis bagi masyarakat melalui link atau secara online.
Menurutnya, pendaftaran vaksinasi melalui link bisa menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Selain itu bisa menimbulkan kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19 di lokasi penyuntikan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Misal yang daftar dan datang ke lokasi 1.000 orang. Kuotanya hanya untuk 300 orang. Antre dari pagi sampai lokasi tidak dapat vaksin. Ini kan bisa membuat gaduh,” kata pria yang akrab disapa Jekek itu di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (17/8/2021).
Baca Juga: 250 Napi Rutan Wonogiri Dapat Remisi Hari Kemerdekaan, 8 Orang Langsung Bebas
Menurut Bupati Wonogiri itu, antusiasme masyarakat akan tinggi jika pendaftaran vaksinasi dilakukan secara online atau melalui link. Pembatasan jumlah yang mendaftar berpotensi sulit dikendalikan sehingga saat pelaksanaan justru menimbulkan kerumunan karena antrean panjang.
“Beberapa waktu lalu kami ditanyai kalangan milenial. Kok Wonogiri enggak ada pendaftaran vaksinasi gratis lewat link. Kami jawab dengan data dan fakta di daerah lain. Kami perlihatkan banyak warga yang balik karena tidak dapat jatah vaksin saat daftar lewat link,” ungkapnya.
Maka dari itu, kata Jekek, Pemkab Wonogiri dari awal konsisten mengalokasikan vaksin kepada sasaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada nakes, petugas publik, warga lansia, dan masyarakat rentan. Saat ini Pemkab Wonogiri fokus kepada warga lansia.
Baca Juga: Perayaan HUT ke-76 RI di Wonogiri, Upacara di Bukit hingga Hormat Bendera di Pasar
Herd Immunity
Vaksinasi warga lansia, lanjut Bupati Wonogiri, dilakukan di balai desa atau kelurahan. Vaksinator turun lapangan didampingi kader kesehatan dan sukarelawan. Dengan sistem itu proses penyuntikan tidak menimbulkan kerumunan karena disebar di setiap desa.
“Jadi sebelum pelaksanaan ada undangan kepada warga. Ketika menyangkut pekerjaan tertentu, misal guru, kami koordinasikan dengan Disdikbud. Informasi bisa disebar melalui komunitas dan paguyuban sehingga terkomunikasikan dan berjalan lancar,” ujarnya.
Menanggapi target yang dicanangkan pemerintah terkait terbentuknya herd immunity dengan target 70 persen warga sudah divaksin, Jekek meyakini bisa diterapkan di Wonogiri. Namun jatah vaksin yang diterima ada penambahan.
Baca Juga: Empat Yatim Piatu Korban Covid-19 Jadi Anak Asuh Polres Wonogiri
Dengan adanya program pemerintah itu, Jekek meyakini ada perubahan manajerial terkait distribusi vaksin ke daerah. Jika distribusi vaksin sesuai konsep yang disepakati, yakni 70 persen dari jumlah penduduk sudah divaksin, dipastikan September bisa selesai.
“Kesiapan seluruh lini untuk vaksinasi di Wonogiri sudah siap. SDM dan data kami sudah siap, ada sekitar 855.000 warga yang menjadi sasaran vaksin. Tapi hingga kini baru mencapai 14 persen,” kata Jekek.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
