Bupati dan walikota diminta cermat atur struktur birokrasi

Bibit Waluyo (dok Solopos)

Klaten (Solopos.com)--Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta para bupati dan walikota lebih cermat dalam mengatur struktur birokrasi guna mengantisipasi potensi kebangkrutan yang bisa melanda sejumlah daerah pada 2-3 tahun mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu dikemukakan Bibit Waluyo saat ditemui wartawan seusai meresmikan pembangunan Pasar Cokro Kembang di Desa Daleman, Tulung, Klaten, Minggu (17/7/2011). Menurut Bibit, banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di suatu daerah yang menyerap belanja pegawai cukup besar merupakan buntut dari ketidakcermatan walikota dan bupati dalam mengatur struktur birokrasi.

“Mengatur struktur birokrasi itu harus hati-hati. Jangan seperti bawang yang mengelembung di tengah. Jadilah seperti piramida yang ramping dan mengerucut. Kalau tenaganya terlalu banyak itu tidak efektik. Justru akan menghabiskan uang saja,” tegas Bibit.

Disinggung mengenai wacana peniadaan perekrutan PNS untuk sementara, Bibit mengaku mendukung hal itu. Menurutnya, peniadaan perekrutan PNS untuk sementara akan membuat efisiensi di semua lini. “Saya setuju (peniadaan perekrutan PNS untuk sementara-red). Itu bagus demi sebuah efisiensi. Contoh, kalau satu kursi itu bisa diangkat satu orang, mengapa harus diangkat dua orang. Kalau sebuah meja bisa diangkat empat orang, lalu mengapa diangkat oleh enam orang. Itu namanya mubazir. Makanya, bupati dan walikota harus cermat dalam mengatur struktur birokrasi,” kata Bibit.

Diberitakan sebelumnya, Mayoritas APBD kabupaten/kota di Soloraya terserap untuk belanja pegawai, langsung dan tak langsung. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperkirakan dalam 2-3 tahun Pemda yang belanja pegawainya lebih dari 60% APBD terancam bangkrut. Berdasar hasil penelitian Fitra dalam keterangan pers menyatakan, 124 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia menganggarkan belanja pegawai hingga di atas 60% dari APBD. Jika kondisi keuangan tersebut dibiarkan berlarut-larut, kebangkrutan diperkirakan mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang.

Sebanyak 124 daerah memiliki anggaran belanja pegawai di atas 60% dengan belanja modal hanya 1%-15%. Kabupaten Klaten termasuk daerah yang anggaran belanja pegawainya 70% dari APBD.

(mkd)