Solopos.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra adalah untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018.
“Dalam proses penyelidikan ini, KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana untuk kepentingan Pilkada sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/10/2018).
Promosi Keren! BRI Raih Enam Penghargaan di PR Indonesia Awards 2024
Sunjaya merupakan petahana yang memenangi Pilkada Kabupaten Cirebon 2018 lalu. KPK pada Kamis mengumumkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN) bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR) sebagai tersangka kasus suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.
“Terkait logistik pilkada seperti saya sampaikan lebih kurangnya, Bupati ini menjual jabatannya dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana,” ungkap Alexander.
KPK, kata dia, sangat menyesalkan masih terjadinya praktik penerimaan suap oleh kepala daerah.
“Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-19 yang diproses KPK melalui operasi tangkap tangan di tahun 2018 ini dan merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri,” ucap Alexander.
KPK memandang sudah mendesak untuk melakukan perubahan aturan terkait penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan perbaikan di sektor politik.
“Terutama aspek pendanaan politik terhadap calon kepala daerah dalam proses kontestasi politik,” kata dia.
Ia juga mengungkapkan berdasarkan kajian KPK terkait pendanaan dalam pilkada terungkap bahwa banyak kepala daerah yang “disponsori” oleh pihak-pihak tertentu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
