Tutup Iklan
Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. (Madiunpos.com/Abdul Jalil)

Solopos.com, MADIUN -- Bupati Madiun Ahmad Dawami serius menerapkan sistem birokrasi Pancasila di pemerintahannya selama lima tahun mendatang. Menurutnya, penerapan sistem ini merupakan perwujudan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam sistem birokrasi pemerintahan. 

Keseriusan Kaji Mbing, sapaan akrab Bupati Madiun, dalam penerapan birokrasi Pancasila terlihat dari beberapa kegiatan khusus yang dilaksanakan untuk menggembleng para pejabat di pemerintahan Kabupaten Madiun. 

Yang pertama seluruh pejabat diikutkan dalam kegiatan pelatihan karakter dasar di markas militer di kamp Pusat Latihan Pasukan Pendarat (Puslatpasrat) Marinir, Surabaya.

Para pejabat seperti kepala dinas dan camat di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan selama tiga hari dimulai pada Jumat (2/11/2018). Pelatihan ini bertujuan memupuk rasa kebersamaan serta kecintaan terhadap negara. 

Selanjutnya yang kedua, bupati mendatangkan budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun di acara Sinau Bareng Cak Nun di Pendapa Ronggo Jumeno, Rabu (7/11/2018).

Kegiatan ketiga yaitu bupati membawa 80 pejabat Pemkab Madiun ke Yogyakarta untuk mendengarkan ceramah tentang Pancasila dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (2/12/2018). 

Menurut Kaji Mbing, tiga kegiatan itu sengaja diberikan kepada para pejabat di lingkungan pemkab dengan tujuan untuk memperkuat karakter pejabat dan mewujudkan birokrasi Pancasila. Penguatan terhadap birokrasi penting supaya elektabilitas birokrasi terhadap masyarakat meningkat. 

Baginya, sebagus apa pun pemerintahan kalau elektabilitasnya rendah akan dinilai buruk oleh masyarakat. 

"Seperti kemarin, saya ajak para pejabat mengikuti pelatihan di Kamp Marinir Surabaya yaitu untuk memperkuat kebersamaan dan karakter. Karena saya berharap jangan sampai antarteman pada sikut-sikutan. Makanya kita masukkan ke diklat yang sama. Supaya merasakan kebersamaan," jelas bupati, Selasa (11/12/2018). 

Birokrasi Pancasila ini, kata Kaji Mbing, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma Madiun sebagai kota PKI (Partai Komunis Indonesia). Padahal Madiun hanya menjadi korban dalam peristiwa 1948. 

Menurut dia, stigma tentang Madiun basis PKI secara bertahap akan ditutup dengan berbagai prestasi dan program yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selama ini yang masih memberikan stigma itu adalah warga luar Madiun. 

"Pak Mahfud kemarin juga mengapresiasi ini. Karena menganggap Pemkab Madiun yang pertama mewujudkan birokrasi Pancasila dan secara terang-terangan menerapkannya," ujar Kaji Mbing. 

Silakan http://madiun.solopos.com">KLIK dan https://www.facebook.com/madiunpos/">LIKE https://www.facebook.com/madiunpos/">di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten