Akibat tragedi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang roboh di Pasar Minggu, papan reklamae di 59 JPO akan dicopot.
Solopos.com, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta berencana menurunkan papan reklame yang dipasang di 59 jembatan penyebrangan orang (JPO) yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
Promosi Apresiasi dan Berdayakan AgenBRILink, BRI Bagikan Hadiah Mobil serta Emas
Kepala? Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan keputusan tersebut dilakukan setelah peristiwa robohnya salah satu JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menelan korban jiwa.
“Saya sudah cek JPO yang dipasang reklame jumlahnya ada 59 titik. Parahnya, cuma tujuh reklame saja yang memiliki izin resmi. Kalau sudah begini, ya lebih baik digergaji saja semua,” ujarnya di Balai Kota DKI, Senin (26/9/2016).
Mengacu pada data Dishubtrans DKI, total JPO yang ada di DKI Jakarta mencapai 318 titik. JPO tersebut masing-masing dikelola oleh Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun, jumlah JPO yang saat ini ?bawahan pengawasan Dishubtrans DKI paling banyak, yakni 282 titik. JPO-JPO tersebut sebagian besar terhubung dengan halte Transjakarta yang ada di lima wilayah kota DKI.
Sementara itu, pemerintah pusat yang diwakili oleh Dirjen Bina Marga dan PT Jasa Marga Tbk. berjumlah 26 titik yang berada di dalam ruas-ruas tol di Ibukota dan sekitarnya. “Ada juga JPO yang berdiri di atas jalur kereta api. Nah, ini punya PT Kereta Api Indonesia. Jumlahnya enggak banyak hanya 10 titik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Andri akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk jasa pengelola reklame dan Dinas Pelayanan Pajak DKI ?Jakarta untuk memindahkan reklame eksisting dari badan JPO. Terkait perawatan, pihaknya tengah menyusun anggaran perbaikan atau revitalisasi JPO-JPO yang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, ada 26 titik JPO yang menjadi prioritas Pemprov DKI untuk segera di?perbaiki.
“Kami sudah putuskan perbaikan JPO di 26 titik tersebut dengan menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan [KLB]. Kalau nunggu APBD kelamaan,” katanya.