Buntut Sumbangan Rp2 Triliun Bohong Akidi Tio, Kapolda Sumsel Diminta Dicopot

ICW mendesak Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumsel yang dianggap ceroboh terkait kasus sumbangan Rp2 triliun Akidi Tio yang ternyata bohong.

 Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, bersama Heriyanti dalam proses penyerahan simbolis sumbangan Rp2 triliun di Mapolda. (suara.com)

SOLOPOS.COM - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, bersama Heriyanti dalam proses penyerahan simbolis sumbangan Rp2 triliun di Mapolda. (suara.com)

Solopos.com, JAKARTA — Geger sumbangan Rp2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio yang belakangan diketahui bohongan terus berlanjut. Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel), Irjen Pol Eko Indra Heri, yang menerima sumbangan¬†tersebut, meski baru secara simbolis, juga terseret.

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mencopot Irjen Pol Eko Indra Heri dari jabatan Kapolda Sumsel. IPW menilai kecerobohan Eko telah membuat kegaduhan publik dan mempermalukan institusi Polri.

“Hal itu, yang membuat kegaduhan di tanah air dan mempermalukan institusi Polri. Karenanya, dalam menangani kasus sumbangan itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Sigit Listyo menonaktifkan Kapolda Sumsel,” kata Plt Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kepada wartawan, Senin (2/8/2021) malam.

Baca Juga: Sumbangan Akidi Tio Senilai Rp2 Triliun Bohongan, Heriyanti Dijemput Aparat Polda Sumsel

Ia juga minta Bareskrim Polri mengambil alih kasus sumbangan Rp2 triliun fiktif keluarga Akidi Tio.¬† “Bareskrim Polri harus mengambil alih kasus sumbangan hibah dana Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio dan memeriksa Kapolda Irjen Eko Indra Heri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugeng menyebut Irjen Eko tidak profesional, tidak cermat, dan tidak jeli. Seharusnya, kata Sugeng, Irjen Eko memastikan bahwa dana Rp2 triliun Akidi Tio itu memang ada sebelum dipublikasikan.

Irjen Eko juga dinilai tidak tepat menerima sumbangan tersebut karena bukan tupoksinya. Menurutnya, sumbangan untuk dana Covid-19 tersebut seharusnya diberikan kepada Satgas Covid-19.

Baca Juga: Heboh Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio yang Ternyata Bohong, Ini Fakta-Fakta Menariknya

“Proses pemeriksaan anak Akidi Tio, Heriyanti ,oleh Polda Sumsel harus dilihat sebagai usaha Kapolda Sumsel membersihkan diri dari sikap tidak profesional menerima sumbangan tersebut,” terangnya.

Penetapan Tersangka

Sementara itu, Sugeng juga mengkritik penetapan tersangka Heriyanti, yang secara tiba-tiba diralat. Dia khawatir dana sumbangan sebesar Rp2 triliun itu hanya prank. “Ini potensi adanya prank. Nah lho, masa mau bilang tersangka lagi. Ini betul-betul tidak profesional Kapolda Sumsel,” imbuh Sugeng.

Sebelumnya, Dirintelkam Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro menyebut anak Akidi Tio, Heriyanti, telah menjadi tersangka terkait sumbangan Rp 2 triliun. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi kemudian menyampaikan pernyataan berbeda.

“Statusnya saat ini masih proses pemeriksaan. Belum (tersangka) ” kata Kombes Supriadi, menanggapi pernyataan Dirintel Polda Sumsel yang menyebut Heriyanti sudah menjadi tersangka di Mapolda Sumsel, Senin.

Baca Juga: Kena Prank Keluarga Akidi Tio, Kapolda Sumsel Memilih Berpikir Positif

Dia kemudian menjelaskan keperluan Heriyanti datang ke Polda Sumsel. Menurutnya, Heriyanti datang untuk menjelaskan soal bilyet giro terkait pencairan dana Rp2 triliun itu.

“Ini kan direncanakan akan diserahkan melalui bilyet giro. Sehingga, pada waktunya, bilyet giro ini belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada teknis yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Dia mengatakan Polda Sumsel mengundang Heriyanti untuk memberi penjelasan. Dia mengatakan tak ada penangkapan terhadap anak Akidi Tio itu.

“Kita tidak menangkap ibu Heriyanti. Tapi kita mengundang untuk datang ke polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang Rp2 triliun melalui bilyet giro. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak Rp 2 triliun tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau tidak ada kendala bisa diselesaikan pemeriksaannya,” tuturnya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Viktor Laiskodat Lulus Doktor UKSW, Angkat Disertasi Wisata NTT

Viktor Laiskodat membuat disertasi berangkat dari dari sebuah permasalahan mengapa masyarakat NTT masih miskin padahal wilayah itu kaya sumber daya alam.

Stok Vaksin Covid-19, Indonesia Kembali Terima Pfizer dan AstraZeneca

Selain menjaga ketersediaan, tambahan vaksin Covid-19 ini juga untuk mengejar target kekebalan kelompok hingga akhir 2021.

Dituding Aktor Utama, Amien Rais Ungkap Detik-Detik Gus Dur Lengser

Amien Rais menolak disebut sebagai aktor utama namun mengakui sebagai bagian dari lengsernya Gus Dur.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor dari UKSW Salatiga

Viktor meraih gelar Doktor Program Studi Pembangunan dari UKSW dengan nilai IPK 3,92.

Mega Korupsi Jiwa Sraya, 1.200 Aset Belum Laku!

PT Jiwasraya bahkan tercatat memiliki aset gedung di pengujung utara Indonesia, yakni di Pulau Sangihe yang berbatasan dengan Filipina.

Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham Beri Bingkisan Pasien Wisma Atlet

Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham menggelar bakti sosial guna memperingati Hari Dharma Karyadhika.

Wisatawan Asing dari 45 Negara Bisa keThailand Tanpa Wajib Karantina

Wisatawan dari 45 negara berisiko rendah yang sepenuhnya divaksinasi COVID-19 akan dapat mengunjungi Thailand tanpa persyaratan karantina mulai 1 November.

Tinggalkan PAN, Amien Rais: Saya Gagal Mendidik Sikap Mental

Ia mengaku gagal mendidik sikap mental dan moral di PAN yang didirikannya seusai reformasi 1998.

Ealah! Tergiur Masuk Akpol, Warga Jatim Kena Tipu Rp2 Miliar

Dua warga Jawa Timur (Jatim) menjadi korban penipuan dengan modus penerimaan taruna Akademi Kepolisian atau Akpol.

Himaster FMIPA UNS Gelar Rangkaian P!NGFEST

Pekan Teknologi dan Informasi P!NGFEST yang berlangsung sejak Agustus lalu menggelar webinar nasional bertema FYI (Find Your Idea).

Waduh, Direskrimum Polda Maluku Dituding Peras Pengusaha Jatim

Pengusaha yang disebut diperas Sih Harno berinisial Ay, asal Jawa Timur.

Perempuan Afghanistan Desak PBB Tutup Akses Taliban ke Forum Dunia

Sekelompok perempuan Afghanistan mendesak PBB untuk memblokir Taliban agar tidak mendapatkan kursi di badan dunia itu.

Loh, Presiden Kok Meresmikan Pabrik Milik Terduga Pengemplang Pajak?

Haji Isam disebut meminta konsultan pajak Agus Susetyo untuk mengkondisikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama kepada tim pemeriksa pajak Ditjen Pajak Kemenkeu.

4 Tersangka Pinjol Ilegal Dijerat Pasal Pornografi

Salah satu modus pinjol ilegal dalam menagih utang kepada para debitur adalah dengan konten pornografi.

KSP SAB: Meminjam ke Satu Pinjol Ilegal, Ditagih Banyak Pinjol

Korban menerima beberapa pinjaman bervariasi dari sejumlah aplikasi pinjol ilegal sebesar Rp1,2 juta sampai Rp1,6 juta tanpa persetujuannya.