Buntut Kasus Oknum TNI AU Injak Kepala Tunarungu, Panglima TNI Marah Besar dan Copot 2 Komandan

Panglima TNI copot Danlanud dan Dansatpom Johanes Abraham Dimara, Merauke, terkait kasus dua prajurit TNI AU yang menginjak kepala warga tunarungu.

 Dua prajurit TNI AU menginjak salah seorang warga di Merauke, Papua. (istimewa)

SOLOPOS.COM - Dua prajurit TNI AU menginjak salah seorang warga di Merauke, Papua. (istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Beredarnya video dua anggota TNI AU menginjak seorang warga di Merauke di Papua yang viral berbuntut panjang. Puncaknya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto marah besar lantas mencopo dua komandan yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka adalah Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Johanes Abraham Dimara, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militernya.

Sementara dua oknum TNI AU yang melakukan kekerasan kepada warga yang ternyata tunarungu itu masing-masing Sersan Dua (Serda) berinisial A dan Prajurit Dua (Prada) berinisial V. Mereka kini telah ditahan dan diproses hukum.

“Saya sudah memerintahkan KSAU (Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo) untuk mencopot Komandan Lanud (Danlanud) dan Komandan Satuan Polisi Militernya (Dansatpom)-nya,” kata Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (28/7/2021).

Hadi meminta pencopotan dan serah jabatan Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara dilakukan sesegera mungkin. Bahkan Hadi meminta penyerahan jabatan Danlanud dan Dansatpom Lanud dilakukan sebelum hari berganti.

“Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” ungkap Hadi menjelaskan alasan pencopotan Danlanud serta Dansatpom Lanud JA Dimara.

Tak lama setelah perintah diberikan, Fadjar mengumumkan keputusan pencopotan Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara. Pencopotan dua komandan ini, jelas Fadjar, sudah melalui proses evaluasi.

Baca Juga: Lancar Jawab Pertanyaan Panglima TNI, Babinsa Kemlayan Solo Dapat Hadiah Tiket Pendidikan Bintara

“Setelah melakukan evaluasi dan pendalaman, saya akan mengganti Komandan Lanud JA Dimara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanud JA Dimara,” ujar Marsekal Fadjar dalam video yang rilis Dinas Penerangan AU.

Tanggung Jawab Komandan

Dia menegaskan pergantian ini sebagai pertanggungjawaban komandan atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh 2 anak buahnya. “Pergantian ini, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Komandan satuan bertanggung jawab membina anggotanya,” ungkap Fadjar.

Ia menyampaikan proses hukum terhadap dua oknum yang bersikap arogan hingga menginjak kepala warga itu akan dilakukan secara transparan.

Sementara itu Serda A dan Praka V kini berstatus terangka kasus kekerasan dan ditahan. “Serda A dan Prada V telah ditetapkan sebagai tersangka Tindak kekerasan oleh penyidik. Saat ini kedua tersangka menjalani penahan sementara selama 20 hari, untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, dalam keterangannya.

Kasus tersebut ditangani Satpom Lanud JA Dimara di Merauke. Usai diperiksa, Satpom Lanud JA Dimara akan menyerahkan berkas ke Oditur Militer.

“Saat ini masih proses penyidikan terhadap kedua tersangka, tim penyidik akan menyelesaikan BAP dan nantinya akan dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses hukum selanjutnya,” ucap Indan.

Langkah Tepat Panglima

Terpisah, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan langkah Panglima TNI mencopot Danlanud dan Dansatpom Lanud Merauke sudah tepat. Hal ini menjadi bukti tidak adanya toleransi kekerasan prajurit terhadap warga sipil.

“Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen TNI sekaligus sebagai peringatan pada para pimpinan satuan jajaran. Tidak menolerir kekerasan yang tidak patut serta meletakkan penegakan hukum dan pembangunan kepatuhan pada hukum, sebagai hal yang secara mendasar harus ditanamkan para pimpinan dalam kehidupan prajurit,” kata Khairul, Rabu.

Khairul mengatakan tindakan ini bukan disebabkan karena pendidikan moril yang minim. Tetapi karena implementasi yang gagal. Dia lantas bicara pentingnya peran pimpinan dalam hal tersebut.

“Pendidikan moral saya kira tidak kurang. Masalahnya ada pada implementasi. Ada banyak hal baik yang diajarkan tapi gagal diimplementasikan. Makanya peran pimpinan sebagai teladan dalam kehati-hatian, kewaspadaan dan kedisiplinan sangat penting,” ujarnya.

Waspada Propaganda

Khairul menyebut kasus ini bisa jadi bahan propaganda negatif dan memperburuk citra TNI jika tidak ditangani cepat. Sebab, menurutnya, adanya kejadian itu menunjukkan kesenjangan antara citra humanis yang dibangun oleh TNI.

“Kejadian itu menurut saya menunjukkan adanya kelengahan dan kelalaian. Kekeliruan tindakan sekecil apa pun, akan selalu berpotensi menjadi bahan propaganda negatif yang kuat untuk memperburuk citra TNI. Apalagi ini terjadi di Papua,” kata Khairul.

“Kejadian itu juga jelas menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas digital humanis yang selama ini coba dibangun TNI melalui media sosial dengan realitas sesungguhnya, di mana TNI kerap kali masih tampak kesulitan mengendalikan diri dan menunjukkan praktik kekerasan yang tidak patut, di ruang publik, di wilayah sipil,” lanjutnya.

Berita Terkait

Espos Premium

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

Berita Terkini

Bom Waktu China Itu Bernama Evergrande

Evergrande adalah raksasa perusahaan real estat China yang paling terbebani utang saat ini.

Surat Terbuka Brigjen Junior ke Kapolri Berujung Pemeriksaan Puspomad

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyayangkan surat terbuka itu.

Geger Jenderal TNI Bela Tentara yang Lindungi Warga dalam Konflik Lahan

Brigjen Junior mengatakan siap bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya.

Diserang PSI, Anies Baswedan Disebut Pura-Pura Peduli Rakyat

Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

Penggabungan Gojek dan Tokopedia Diusut KPPU, Adakah Monopoli Bisnis?

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta jangan sampai terjadi monopoli bisnis dari hasil merger Gojek-Tokopedia.

Ganjar Pranowo: Soal Capres Urusan Bu Mega

Perihal pelarangan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Seberapa Menguntungkan?

Diperkirakan potensi pengurangan konsumsi BBM-nya bisa sampai 6 juta kiloliter di 2030

Dililit Utang Rp4.275 Triliun, Evergrande Juga Meminjam Uang ke Karyawan

Pembeli rumah dan karyawan memadati lobi kantor Evergrande pekan lalu dan meminta uang mereka kembali.

Perusahaan Properti China Bangkrut Picu Kekhawatiran Ekonomi Global

Ketakutan akan kebangkrutan Evergrande mengarah pada kekhawatiran tentang momen Lehman Brothers di seluruh kawasan

Selamat Jalan Prof Sahetapy, Pakar Hukum Perumus Rancangan KUHP

Dia pernah tercatat sebagai anggota tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro Prof. Soedarto pada 1964.

Update Covid-19 Indonesia: Hari Ini Kasus Covid-19 Tambah 3.263

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus 4.195.958 orang.

Kemarin Delta Bikin Heboh, Sekarang Covid-19 Ada Varian Mu, Harus Bagaimana?

Pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan ke Indonesia di bandara dan pelabuhan internasional guna mencegah varian Mu dari virus penyebab Covid-19 masuk ke Tanah Air. Kemunculan varian Mu mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan karantina pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia.

PPKM Makin Longgar, Jangan Buru-Buru "Balas Dendam" Berwisata!

Pelonggaran kegiatan seusai pembatasan ketat berbulan-bulan demi menurunkan penularan Covid-19 memicu munculnya revenge travel atau revenge tourism atau biasa disebut wisata balas dendam. Kedisiplinan terhadap protokol kesehatan selama revenge travel menjadi kunci mencegah lonjakan kasus berikutnya. Revenge travel terjadi ketika masyarakat merasa haus mendapatkan hiburan atau refreshing setelah pengetatan aktivitas di rumah saja dalam periode yang lama.

Akui Dukung Gibran Jadi Wali Kota Solo, Kaesang: Biar Bisnisnya Bisa Saya Ambil

Kaesang mengaku kini memegang bisnis bapaknya, Jokowi. Ia juga sering mengirim makanan ke Istana lewa Gofood.

Diwawancara Deddy Corbuzier, Kaesang Mengaku Tertarik Terjun di Politik, Tapi..

Kaesang Pangarep mengaku kasihan dengan gaji kakaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ia juga mengaku bisa membeli pabrik ayahnya secara tunai sekarang juga.

Nyaris 20.000 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN ke KPK, Mendagri Tito Termasuk

KPK mengungkapkan masih ada nyaris 20.000 pejabat pemerintah yang belum menyerahkan LHKPN dari total 377.344 wajib lapor.