Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri). (Instagram @mbakitasmg)

Solopos.com, SEMARANG — Buntut acara deklarasi dukungan ke pasangan calon (paslon) nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Hotel Alila, Kota Solo, 26 Januari lalu, sejumlah kepala daerah di Jateng dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satunya, yakni Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Perempuan yang akrab disapa Ita itu harus menjalani pemeriksaan di Kantor Bawaslu Kota Semarang, Senin (11/2/2019). Ia harus menjalani pemeriksaan selama satu jam dan dicerca dengan 24 pertanyaan seputar keterlibatannya pada acara konsolidasi dan deklarasi yang diikuti 31 kepala daerah se-Jateng itu.

Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, menyebutkan Ita datang ke Kantor Bawaslu Kota Semarang sekitar pukul 14.05 WIB. Ia datang dengan menggunakan mobil Toyota Innova Ventura dengan pelat nomor H 8989 WI.

Naya menambahkan Ita dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kehadirannya dalam acara yang diinisiasi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo itu.

“Dalam klarifikasi itu, wakil wali kota mengakui kehadirannya dalam acara deklarasi itu atas undangan Ganjar Pranowo,” ujar Naya saat dihubungi Solopos.com, Selasa (12/2/2019).

Naya menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Ita juga menyebutkan bahwa acara itu bertujuan untuk deklarasi pemilu damai yang menjunjung etika dan peraturan hukum. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dalam kegiatan itu, lanjut Naya, Ita juga menyatakan tidak ada daftar hadir maupun notula. Semua acara ditangani langsung oleh Ganjar Pranowo selaku penggagas dan penyelenggara.

Ketua Bawaslu Kota Semarang, M. Amin, mengaku akan melimpahkan hasil pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Semarang itu kepada Bawaslu Jateng. Nantinya, Bawaslu Jateng yang akan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

“Berdasarkan surat instruksi dari Bawaslu Jateng No. 184/BawasluProv.JT/HK.00/II/2019, tugas kami hanya melakukan klarifikasi. Berita acara klarifikasi dan bukti lain yang mendukung segera kami kirimkan, sehingga kewenangan penanganan lebih lanjut ada di Bawaslu Jateng,” ujar Amin.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng menyatakan akan menyelidiki indikasi adanya pelanggaran pemilu pada acara konsolidasi pemenangan paslon nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin, yang dilakukan 31 kepala daerah itu.

Hal itu dikarenakan acara itu tidak ada pemberitahuan atau STTP kepada aparat keamanan maupun penyelenggara pemilu. Padahal sesuai Pasal 27 Ayat 1 PKPU No. 33/2018, setiap petugas kampanye yang akan menggelar kegiatan kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian, KPU, maupun Bawaslu.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten