BUMD BANTUL : PD Aneka Dharma Butuh Rp 2 M untuk Penyehatan

BUMD Bantul, membutuhkan dana memperbaiki persoalan yang terjadi di tubuh perusahaan tersebut.

Harianjogja.com, BANTUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih akan melakukan audit terhadap Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma sebelum memberikan penyertaan modal. Sementara itu, direksi PD Aneka Dharma menyebut butuh dana sekitar Rp2 miliar untuk menyehatkan perusahaan.

Promosi Piala Dunia 2026 dan Memori Indah Hindia Belanda

(Baca Juga : BUMD BANTUL : Soal PD Aneka Dharma, Seleksi Jalan Di Tempat)

Direktur PD Aneka Dharma, Aditya Hera Nurmoko mengatakan ketika dilantik menjadi direktur beberapa bulan lalu, dia mendapati kondisi PD Aneka Dharma sedang tidak sehat. Kata dia, manajemen terdahulu banyak sekali kekurangan. Dia menilai banyak lini bisnis perusahaan yang sudah tidak berkembang seperti mini market yang kalah dengan toko-toko lain.

“Oleh karena itu sekarang ini dalam tahap penyehatan. Kira-kira membutuhkan dana sekitar Rp2 miliar,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Senin (26/9/2016).

Selain itu persoalan lain adalah posisi aset yang masih tumpang tindih dengan aset yang dimiliki oleh Pemkab. Dia mencontohkan kantor yang PD Aneka Dharma yang dia tempati merupakan aset Pemkab. Menurutnya alangkah lebih baik jika aset PD dan Aset Pemkab dipisahkan

“Pencatatnya memang ada, tapi sebagai orang yang lama bekerja di bank, saya tahu bahwa aset tersebut masih banyak yang tumpang tindih,” kata Aditya.

Dia menilai selama ini PD Aneka Dharma terkesan terlalu banyak mendapatkan bantuan dari Pemkab. Oleh karena itu kata Aditya perlu ada penyehatan terlebih dahulu supaya tidak bergantung bantuan dari Pemkab. Harapnya setelah ada modal usaha dari Pemkab, PD Aneka Dharma bisa mandiri. Sekarang ini dia mengatakan masih dalam tahap pengajuan modal usaha kepada Pemkab.

Neraca Harus Seimbang
Sementara itu Wakil Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan sebelum memberikan penyertaan modal, dia mensyaratkan neraca PD Aneka Dharma harus seimbang. Dia menyebut untuk membuat neraca yang seimbang harus dilakukan audit aset terlebih dahulu.

“Jadi kami akan buka kembali. Dulu PD Aneka Dharma diberi modal berapa oleh Pemkab terdahulu, dibelikan aset-aset mana saja, jumlahnya berapa dan masihkan ada itu aset-asetnya. Kalaupun sudah tidak ada, apa itu karena dijual atau karena apa. Ini kami terus melakukan proses auditing. Memang kinerjanya [PD Aneka Dharma] belum memuaskan, tapi di dalam lembaran baru kami ingin membenahi semuanya,” paparnya.

(Baca Juga : BUMD BANTUL : DPRD Minta BPK Audit PD Aneka Dharma)

Menurut Halim dalam laporan pertangung jawaban terdahulu perihal aset menjadi yang paling dicermati. Dia menyebut dari laporan pertangung jawaban terdapat sesuatu yang tidak lengkap perihal aset. Sehingga hal itu yang menjadi dasar memberhentikan direksi terdahulu. Selanjutnya kata Halim menugaskan direksi yang baru untuk membenahi hal tersebut. “Sekarang ini direksi yang baru sudah membuat bisnis plan, pada awal-awal ini sudah lumayan, proyeksi keuntunganya sudah nampak,” tambahnya.

Halim menyebut pada Intinya Pemkab tidak ingin berkutat pada persoalan masa lalu terkait dengan perkembangan PD Aneka Dharma. Kata dia Pemkab sudah perintahkan direksi untuk mengambil langkah cepat dengan membuat bisnis plan dan perombahkan manejemn, sehingga akan ada progres perbaikan.